BNN Soroti Aturan Penyadapan di KUHAP Baru: Harus Bisa Sejak Penyelidikan

Jakarta, tvOnenews.com – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Suyudi Ario Seto, mengkritisi pengaturan kewenangan penyadapan dalam KUHAP baru yang dinilai terlalu sempit.

BNN meminta DPR mempertimbangkan agar penyadapan bisa dilakukan sejak tahap penyelidikan, bukan hanya saat penyidikan.

Suyudi menegaskan teknik penyelidikan khusus seperti penyadapan, undercover buy, hingga controlled delivery merupakan bagian penting dalam membongkar jaringan narkotika.

“Bapak-Ibu Anggota Dewan yang kami banggakan, bergeser pada dinamika operasional intelijen, kami memandang perlu membahas terkait teknik penyelidikan khusus yang meliputi penyadapan, penyerahan di bawah pengawasan atau controlled delivery, serta pembelian terselubung atau undercover buy,” ucap Suyudi dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Selasa (7/4/2026).

Namun, ia mengungkap masih adanya perdebatan antar lembaga terkait batasan kewenangan penyadapan. Sejumlah pihak menilai penyadapan sebaiknya hanya dilakukan di tahap penyidikan demi menjaga prinsip HAM.

“Realitas saat ini bahwa masih sering terjadi silang pendapat institusi Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan kelompok masyarakat sipil beranggapan bahwa sesuai Konvensi ICCPR dan memperhatikan HAM, teknik khusus ini terutama penyadapan sebaiknya dilakukan pada tahap penyidikan,” jelas Suyudi.

Baca Juga

Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Jadi Fokus Pengawasan DPR, Minta Polri Usut Tuntas secara Profesional

BNN juga mencatat adanya usulan dari Kejaksaan agar kewenangan penyadapan dibatasi hanya untuk penyidik BNN, sebagai pembeda dengan Polri, seperti halnya praktik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Meski begitu, Suyudi menilai hal yang paling krusial justru pembatasan dalam KUHAP baru yang hanya mengizinkan penyadapan di tahap penyidikan.

“Namun hal yang kami rasa paling krusial adalah terkait substansi pada Undang-Undang KUHAP yang baru yang mengunci kewenangan penyadapan hanya di tahap penyidikan,” tegasnya.

Menurutnya, pembatasan ini berpotensi melemahkan upaya pemberantasan narkotika, karena penyadapan justru dibutuhkan sejak awal untuk memetakan jaringan.

“Padahal seyogianya, kewenangan penyadapan tersebut juga sangat penting dapat dilakukan pada tahap penyelidikan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pemenuhan unsur tindak pidana,” jelas Suyudi.

Ia menegaskan, penyadapan di tahap awal bukan untuk langsung mencari alat bukti di pengadilan, melainkan sebagai langkah intelijen untuk membaca pola kejahatan.