Usai Heboh Mobil Dinas, Kini Renovasi Rumah Dinas Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Sebesar Rp25 M Jadi Sorotan

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud kembali menjadi perhatian publik setelah anggaran renovasi rumah dinas senilai Rp 25 miliar ramai diperbincangkan. Setelah sebelumnya isu pengadaan mobil dinas Rp 8,49 miliar mencuat, kali ini sorotan tertuju pada besarnya biaya pembenahan kompleks kediaman resmi gubernur.

Menanggapi hal itu, Rudy menegaskan dana tersebut bukan hanya dialokasikan untuk rumah dinas gubernur semata. Menurut dia, anggaran renovasi juga mencakup rumah dinas wakil gubernur serta sejumlah bangunan pendukung yang berada dalam satu kawasan.

"Rumah dinas sebenarnya itu adalah kami sebenarnya tidak pernah meminta rumah dinas, tapi memang sudah disiapkan. Rumah dinasnya sudah ada. Itu (renovasi) Rp 25 miliar, saya nggak lihat juga ya, karena di situ ada tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), yang melaksanakan kegiatan-kegiatan itu yang menganggarkan. Itu rumah dinasnya bukan hanya Gubernur, tapi juga Wakil Gubernur," ujar Rudy Mas;ud di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Ia menjelaskan, area tersebut meliputi pendopo dan guest house yang digunakan untuk menunjang kegiatan pemerintahan. Karena itu, nilai anggaran yang besar disebutnya wajar lantaran renovasi dilakukan untuk keseluruhan fasilitas, bukan hanya tempat tinggal pribadi.

"Jadi intinya kalau Rp 25 miliar itu tidak hanya untuk rumah Gubernur, tapi juga Wakil Gubernur dan pendopo-pendopo yang ada di situ karena ada guest house-nya," terang dia.

Selain bangunan utama, kompleks rumah dinas juga memiliki fasilitas pertemuan dengan kapasitas besar. Rudy menyebut Odah Etam dapat menampung lebih dari seribu orang, sementara Olah Bebaya memiliki kapasitas lebih dari 500 orang.

Baca Juga

Mobil Patroli Dikendarai Kapolsek Seruduk Sejumlah Warga di Sumba Timur, Ini Kronologinya

Menurut Rudy Mas'ud, pembenahan diperlukan karena rumah dinas tersebut sudah lama tidak digunakan sebagai tempat tinggal kepala daerah. Kondisi bangunan dan fasilitas di dalamnya membutuhkan banyak perbaikan agar kembali layak huni.

"Kalau sebelum-sebelumnya nggak pernah ditempati, artinya bisa menginap di hotel, bisa di mana. Kalau saya nggak, saya di rumah dinas saja biar lebih efektif, efisien, dan lebih produktivitasnya lebih baiklah," kata Rudy.