LPG 3 Kg Dijual Bebas, DPR Bongkar Fakta 69% Subsidi Dinikmati Orang Mampu

Jakarta, tvOnenews.com - Penyaluran LPG 3 kilogram kembali menjadi sorotan tajam. DPR menilai praktik penjualan bebas LPG subsidi menjadi penyebab utama kebocoran anggaran negara, karena justru lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat mampu.

Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa skema subsidi LPG saat ini belum tepat sasaran. LPG 3 kg yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin, dalam praktiknya dapat dibeli oleh siapa saja tanpa pembatasan.

“Ketidaktepatan subsidi LPG karena LPG 3 kg yang menjadi barang subsidi diperdagangkan secara bebas. Semua orang, termasuk yang di desil atas tetap bisa membelinya,” ujar Said, Rabu (8 April 2026).

LPG 3 Kg Dijual Bebas Jadi Akar Masalah

Fenomena LPG 3 kg dijual bebas di pasaran dinilai menjadi biang kerok utama kebocoran subsidi energi. Tanpa sistem kontrol yang ketat, distribusi LPG subsidi sulit diawasi dan rentan disalahgunakan.

Padahal, tujuan awal subsidi LPG adalah membantu masyarakat miskin dan rentan agar tetap mendapatkan akses energi dengan harga terjangkau. Namun realitanya, LPG 3 kg justru mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok ekonomi atas.

Baca Juga

Masalah Keamanan, Duel Timnas Indonesia Kontra Yordania Berpotensi Dipindah ke Turki

Kondisi ini memperlihatkan lemahnya pengawasan dalam distribusi energi bersubsidi di Indonesia.

Data Ungkap 69% Subsidi Dinikmati Kelompok Mampu

Said memaparkan data yang menunjukkan ketimpangan serius dalam penyaluran subsidi LPG. Mayoritas subsidi justru dinikmati oleh rumah tangga menengah ke atas.

Rinciannya:

• Kelompok desil 6 hingga 10 (menengah ke atas): 69% subsidi

• Kelompok miskin dan rentan: 31% subsidi

Data tersebut mempertegas bahwa LPG 3 kg yang dijual bebas telah melenceng jauh dari sasaran awal kebijakan subsidi.

Menurut Said, tingginya serapan subsidi oleh kelompok mampu tidak terlepas dari tingkat konsumsi energi yang lebih besar dibandingkan masyarakat miskin.

“Hal ini terjadi karena mereka yang berada di desil atas memiliki konsumsi lebih banyak dibandingkan dengan desil terkecil,” jelasnya.

Beban Anggaran Negara Terus Membengkak

Kebocoran subsidi LPG bukan hanya soal ketidaktepatan sasaran, tetapi juga berdampak langsung pada beban anggaran negara. Tanpa pembenahan sistem, subsidi energi berpotensi terus membengkak dan tidak efisien.

Dalam kondisi harga energi global yang fluktuatif, tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semakin besar. Jika distribusi subsidi tidak diperbaiki, pemerintah akan terus mengalokasikan anggaran besar tanpa hasil yang optimal.

DPR Dorong Reformasi Skema Subsidi

Melihat kondisi tersebut, DPR mendorong pemerintah segera melakukan reformasi kebijakan subsidi LPG. Salah satu solusi yang diusulkan adalah mengubah sistem distribusi menjadi lebih tertutup dan berbasis data.

Artinya, tidak semua orang bisa lagi membeli LPG 3 kg secara bebas. Hanya masyarakat yang terdaftar dan memenuhi kriteria tertentu yang berhak mendapatkan subsidi.

Usulan Sistem Biometrik untuk Penyaluran LPG

Salah satu langkah konkret yang diusulkan adalah penggunaan teknologi biometrik dalam penyaluran LPG subsidi. Sistem ini dinilai dapat memastikan bahwa hanya penerima yang berhak yang bisa mengakses LPG 3 kg.

“Penerima manfaat dapat menggunakan biometrik,” tegas Said.

Dengan sistem ini, identitas penerima akan terverifikasi secara digital, sehingga potensi penyalahgunaan dapat ditekan. Selain itu, data penerima juga bisa diperbarui secara berkala untuk menjaga akurasi.

Reformasi Subsidi Dinilai Mendesak

Di tengah tekanan global dan ketidakpastian harga energi, reformasi subsidi menjadi langkah yang tidak bisa ditunda. DPR menilai perubahan kebijakan harus segera dilakukan agar subsidi benar-benar tepat sasaran.

Tanpa langkah tegas, praktik LPG 3 kg dijual bebas akan terus berlangsung dan menyebabkan kebocoran anggaran dalam skala besar.

“Reformasi kebijakan subsidi energi harus segera dimulai,” pungkas Said. (rpi/nsp)