Kasus Keracunan MBG Meningkat, Dinkes DKI Perketat SPPG: Setiap Unit Baru Wajib Langsung Dilatih
- tvOnenews.com/Syifa Aulia
Jakarta, tvOnenews.com - Maraknya kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendorong Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mengambil langkah tegas. Pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini diperketat, terutama untuk mencegah terulangnya insiden yang membahayakan kesehatan siswa.
Kepala Dinkes DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, menegaskan bahwa strategi utama yang dilakukan adalah memastikan seluruh pengelola dan penjamah makanan di SPPG mendapatkan pelatihan yang memadai sejak awal.
“Begitu ada SPPG baru, langsung kita undang untuk kita latih,” ujar Ani di Balai Kota Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Langkah ini menjadi respons cepat atas meningkatnya perhatian publik terhadap keamanan pangan dalam program MBG yang menyasar anak sekolah.
Pelatihan Jadi Kunci Cegah Keracunan MBG
Menurut Ani Ruspitawati, pelatihan menjadi fondasi utama dalam mencegah kasus keracunan MBG. Tidak hanya petugas dapur, seluruh pihak yang terlibat dalam operasional SPPG wajib memahami standar kebersihan dan pengolahan makanan.
Mulai dari penjamah makanan, juru masak, hingga pemilik SPPG, semuanya diberikan pelatihan secara gratis oleh Dinkes DKI Jakarta. Tujuannya adalah memastikan setiap proses pengolahan makanan dalam program MBG sesuai dengan standar kesehatan.
Dengan pendekatan ini, Dinkes berharap potensi kesalahan dalam pengolahan makanan yang bisa memicu keracunan MBG dapat ditekan sejak awal.
SPPG Baru Wajib Lolos Inspeksi Kesehatan Lingkungan
Selain pelatihan, Dinkes DKI juga memperketat proses Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) bagi setiap SPPG yang baru dibangun. Inspeksi ini mencakup berbagai aspek penting yang berpotensi memengaruhi kualitas makanan MBG.
Beberapa poin yang diperiksa meliputi:
-
Alur pengolahan makanan
-
Kebersihan lokasi dapur
-
Ketersediaan dan kualitas sumber air
-
Sistem sanitasi
Ani Ruspitawati menegaskan bahwa SPPG tidak diperbolehkan beroperasi sebelum seluruh aspek tersebut dinyatakan memenuhi standar.
Jika ditemukan ketidaksesuaian, pengelola wajib melakukan perbaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan operasional program MBG.
Uji Laboratorium dan Sertifikat Higiene Jadi Syarat Mutlak
Untuk memastikan keamanan makanan MBG, setiap hasil masakan dari SPPG juga harus melalui uji laboratorium. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan makanan tidak terkontaminasi bakteri berbahaya.
Setelah dinyatakan aman, barulah SPPG bisa mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai izin operasional.
Namun, Ani Ruspitawati menegaskan bahwa pengawasan tidak berhenti di situ. Pengawasan akan terus dilakukan secara berkala untuk menjaga konsistensi kualitas.
Pengawasan Berkala dan Pengecekan Harian Diperketat
Dinkes DKI Jakarta menetapkan inspeksi lanjutan setiap 3 hingga 6 bulan untuk memastikan standar tetap terjaga. Selain itu, pengecekan harian juga diwajibkan sebelum makanan MBG didistribusikan ke sekolah.
Pengecekan ini dilakukan secara organoleptik, yaitu melalui pemeriksaan langsung terhadap kondisi makanan, seperti:
-
Aroma makanan
-
Tekstur
-
Warna
-
Ada tidaknya lendir atau perubahan bentuk
Langkah sederhana ini dinilai efektif untuk mendeteksi dini potensi keracunan MBG sebelum makanan dikonsumsi siswa.
“Di SPPG maupun di sekolah, makanan harus dicek dulu sebelum dibagikan,” jelas Ani Ruspitawati.
Menariknya, proses pengecekan ini tidak hanya dilakukan oleh petugas kesehatan, tetapi juga oleh tim SPPG yang sudah mendapatkan pelatihan khusus dari Dinkes.
Komitmen Cegah Keracunan MBG di Sekolah
Dengan berbagai langkah tersebut, Dinkes DKI Jakarta berupaya memperkuat sistem pengawasan program MBG secara menyeluruh. Fokus utama adalah memastikan setiap makanan yang dikonsumsi siswa aman, higienis, dan bebas dari risiko keracunan.
Kebijakan ini sekaligus menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kualitas program MBG yang kini menjadi perhatian publik.
Di tengah meningkatnya kasus keracunan MBG, langkah cepat dan sistematis dari Dinkes DKI Jakarta diharapkan mampu meminimalisir risiko dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini. (saa/nsp)
Load more