DPR Usul ‘Rem Keras’ BBM Subsidi: Mobil Pribadi Dilarang Isi Pertalite dan Solar

Karena itu, kebijakan pembatasan harus disertai skema pengecualian yang jelas agar tidak mengganggu rantai pasok kebutuhan pokok.

Said Abdullah menekankan bahwa kebijakan ini harus dirancang secara hati-hati agar tetap berpihak pada masyarakat kecil tanpa memicu inflasi.

Usulan Integrasi Data untuk Cegah Kebocoran

Selain pembatasan, Said Abdullah juga mendorong perbaikan sistem distribusi melalui integrasi data.

Ia meminta agar data pengguna BBM subsidi disinkronkan dengan data kepemilikan kendaraan bermotor, sehingga penyaluran bisa lebih tepat sasaran.

“Perlu ada cross data antara pengguna BBM subsidi dengan data STNK di kepolisian,” tegasnya.

Baca Juga

Wacana Pergantian Nama Provinsi Sunda, PAN Jabar Beberkan Silsilah Sejarah

Langkah ini dinilai krusial untuk menutup celah penyalahgunaan subsidi yang selama ini sulit dikontrol.

Reformasi Subsidi Energi Dinilai Mendesak

Wacana pelarangan mobil pribadi menggunakan BBM subsidi menjadi bagian dari dorongan reformasi besar di sektor energi.

Tanpa pembenahan sistem dan pengetatan aturan, subsidi energi dikhawatirkan akan terus membebani anggaran negara tanpa memberikan manfaat optimal.

Said Abdullah menilai momentum ini harus dimanfaatkan untuk melakukan perubahan menyeluruh dalam kebijakan subsidi.

“Reformasi kebijakan subsidi energi harus segera dimulai,” pungkasnya. (rpi/nsp)