Biaya Haji Bengkak Rp1,77 T, Menhaj Janji Ditanggung Negara, tapi Sumber Dana Belum Jelas

Jakarta, tvOnenews.com – Lonjakan biaya ibadah haji 2026 mencapai Rp1,77 triliun dipastikan tidak akan dibebankan kepada jemaah. 

Namun, di balik keputusan itu, Pemerintah ternyata belum bisa menjelaskan secara gamblang dari mana sumber dana penutupnya.

Menteri Haji dan Umrah RI, Mochammad Irfan Yusuf menyebut tambahan biaya tersebut akan ditanggung oleh negara, meski skemanya masih dalam pembahasan.

“Tadi disebutkan bahwa dari keuangan negara. Keuangan negara bisa, bisa APBN, bisa yang lainnya. Tapi secara umum siap untuk keuangan negaranya,” tutur Irfan Yusuf usai rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa (14/4). 

Saat didesak apakah dana itu akan diambil dari APBN atau sumber lain, Irfan mengakui belum ada keputusan final.

“Belum. Tapi yang jelas tidak akan kita bebankan kepada jemaah. Saya kira itu ya,” tegasnya.

Baca Juga

Mana yang Didahulukan, Daftar Haji atau Menolong Orang Lain? Buya Yahya Jelaskan Sikap yang Tepat

Ia mengungkapkan, keputusan menutup selisih biaya tersebut sudah diambil dalam rapat terbatas pemerintah yang dipimpin Menko Perekonomian beberapa waktu lalu. 

“Dan pada rapat itu disimpulkan diputuskan oke, pemerintah akan menutup penambahan-penambahan biaya itu. Saya kira itu,” katanya.

Meski begitu, rincian teknis pembiayaan masih menggantung. Pemerintah juga masih bernegosiasi dengan maskapai terkait angka riil biaya penerbangan yang harus dibayar.

“Kita juga masih bernegosiasi dengan pesawat Garuda maupun Saudia Airlines tentang angka riil yang harus kita kita sesuaikan itu,” jelasnya.

Di tengah ketidakjelasan sumber dana, pemerintah memastikan jadwal keberangkatan jemaah tidak akan terganggu.

“Tidak ada. Tidak ada (gangguan). Pemberangkatan tetap sesuai schedule. 21 April masuk asrama, 22 April berangkat,” tandasnya.

Sebelumnya perlu diketahui, lonjakan biaya penerbangan haji 2026 menjadi sorotan dalam rapat kerja dengan DPR RI.

Kementerian Haji dan Umrah mengungkapkan kenaikan biaya mencapai Rp1,77 triliun, dipicu kenaikan harga avtur dan fluktuasi nilai tukar.

Menteri Haji dan Umrah RI, Mochammad Irfan Yusuf menyebut, dua maskapai utama bahkan telah mengajukan kenaikan biaya signifikan.

“Kenaikan harga avtur dan fluktuasi nilai tukar memberikan tekanan signifikan pada struktur pembiayaan penerbangan haji tahun 1447 Hijriah dan 2026 Masehi. Sehingga Garuda Indonesia mengusulkan kenaikan biaya hingga 974,8 miliar dan Saudi Airlines sebesar 802,8 miliar,” ucap Irfan Yusuf dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa (14/4).