Buntut Pernyataan Pusaran Narkoba, Aboe Bakar Al Habsyi Menangis Minta Maaf ke Warga Madura
- Istimewa
Jakarta, tvOnenews.com – Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Al-Habsyi, akhirnya menyampaikan permintaan maaf terbuka usai pernyataannya soal 'ulama dan pesantren di Madura dalam pusaran narkoba' viral di media sosial dan menuai polemik luas. Khususnya di kalangan ulama dan masyarakat Madura.
Aboe Bakar mengaku telah dipanggil oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Ia mengaku bertanggung jawab penuh atas ucapannya.
Ia bahkan tak kuasa menahan tangis saat memberikan klarifikasi di hadapan publik.
“Panggilan ini saya penuhi dengan baik, karena saya merasa bertanggung jawab apa yang saya katakan,” ucap Aboe Bakar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/4/2026).
Dengan suara bergetar, ia menyampaikan permintaan maaf secara langsung.
“Saya harus mengatakan saya minta maaf. Minta maaf yang dalam karena menurut saya memang bahasa saya terlalu globalisir dan salah. Sekali lagi saya minta maaf,” ucapnya sambil terisak.
Ia menjelaskan, pemanggilan tersebut terkait potongan video pernyataannya dalam rapat kerja bersama BNN (Badan Narkotika Nasional) beberapa waktu lalu, yang kemudian memicu kegaduhan.
“Hari ini saya dipanggil MKD memberikan keterangan sehubungan dengan potongan video pernyataan saya dalam rapat kerja bersama BNN ya, yang kemudian menimbulkan polemik di tengah masyarakat khususnya di kalangan ulama dan masyarakat Madura,” jelasnya.
Secara khusus, ia menyampaikan permintaan maaf kepada ulama dan masyarakat di empat kabupaten di Madura.
“Pertama, saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada ulama, kiai, mulai dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep,” ujarnya.
Aboe Bakar menegaskan tidak pernah memiliki niat untuk menghina atau menyudutkan ulama maupun pesantren.
“Tidak ada niat sedikit pun saya untuk menghina, menyudutkan para ulama, nggak ada. Itu guru-guru yang saya cintai semua,” tegasnya.
Ia menjelaskan, pernyataannya sebelumnya disampaikan dalam konteks keprihatinan terhadap maraknya peredaran narkoba.
“Perlu saya jelaskan bahwa pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks keprihatinan agar tidak masuk ke wilayah-wilayah pesantren dan masyarakat,” katanya.
Namun ia mengakui cara penyampaiannya keliru hingga menimbulkan multitafsir.
“Saya ulangi lagi pernyataan saya kurang tepat, sehingga menimbulkan multitafsir,” ucapnya.
Sebagai bentuk tanggung jawab, ia mengaku telah berupaya melakukan klarifikasi langsung kepada para tokoh di Madura.
“Saya sudah mencoba mendatangi semua tokoh-tokoh ini nanti saya akan berusaha mendatangi mereka semua sesuai kemampuan saya,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa ulama dan pesantren memiliki peran penting dalam menjaga moral bangsa, termasuk dalam upaya pencegahan narkoba.
“Ulama dan pesantren adalah pilar utama dalam menjaga moral dan akhlak bangsa,” katanya.
Terakhir, Aboe Bakar menyebut peristiwa ini sebagai pelajaran penting agar lebih berhati-hati dalam berbicara di ruang publik.
“Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi saya untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pandangan di ruang publik. Saya berkomitmen untuk terus menjaga etika, kehormatan, dan marwah sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” tandasnya.
Perlu diketahui, polemik ini bermula dari pernyataan Habib Aboe dalam rapat dengar pendapat di DPR bersama Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto dan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso pada Selasa (7/4), yang membahas RUU Narkotika dan Psikotropika.
Dalam forum tersebut, Habib Aboe meminta aparat menelusuri dugaan keterlibatan sejumlah pihak di Madura, termasuk kalangan ulama dan lingkungan pesantren, dalam peredaran narkoba.
“Contoh, Madura. Saya itu kaget, Pak, ulama sudah mulai ikut terlibat juga dengan narkotika, coba cek benar tidak? Pesantren-pesantren itu juga, Pak. Ini ada apa?,” ucap Habib Aboe.
Ia menilai besarnya keuntungan dalam bisnis narkoba menjadi salah satu faktor yang menarik keterlibatan oknum.
“Ternyata ada cuan di situ, Pak. Ada cuan di situ, cuan-nya banyak, bukan dikit,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengaku khawatir praktik tersebut melibatkan pihak-pihak yang memiliki posisi atau pengaruh tertentu, termasuk jaringan bisnis besar yang beroperasi di wilayah perbatasan dan pesisir.
“Nah, saya khawatir yang bermain-main ini, ya maaf ya, saya, kita tidak tendensius, saya khawatir yang bermain ya yang punya posisi-posisi, Pak. Karena ini, atau pebisnis-pebisnis besar. Kita harus pikirkan itu daerah-daerah perbatasan, daerah-daerah pinggiran laut, dan sebagainya,” tambahnya. (rpi/aag)
Load more