Kapal Perang AS di Selat Malaka, Menlu Sugiono Tegas: Ini Bukan Ancaman, Tapi Hak Internasional

Jakarta, tvOnenews.com - Kemunculan kapal perang Amerika Serikat (AS) di Selat Malaka sempat memicu sorotan publik. Namun, pemerintah menegaskan bahwa kehadiran militer asing di jalur strategis tersebut bukanlah fenomena baru, melainkan bagian dari praktik hukum internasional yang telah lama berlaku.

Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut aktivitas kapal perang AS di kawasan itu merupakan bagian dari patroli rutin yang dikenal sebagai Freedom of Navigation Patrol.

“Saya kira mereka biasa ya, patroli di kawasan. Ada yang namanya Freedom of Navigation Patrol, kan. Itu bukan baru kok, bukan sesuatu yang baru,” ucap Menlu Sugiono dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden, Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).

Kapal perang AS tersebut diketahui melintasi Selat Malaka pada Sabtu, 18 April 2026—jalur laut vital yang berbatasan langsung dengan Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Lintasannya yang strategis menjadikan kawasan ini sebagai salah satu choke point paling sibuk di dunia.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Tunggul, menegaskan bahwa perlintasan kapal asing, termasuk kapal perang, di wilayah tersebut dilindungi oleh hukum internasional melalui skema Hak Lintas Transit.

“Menanggapi kapal asing yang melintas di Selat Malaka, bahwa hak kapal, termasuk kapal perang yang melintas di perairan tersebut merupakan Hak Lintas Transit (Transit Passage),” kata Tunggul dalam keterangan resminya.

Baca Juga

Sekjen Gerindra Ajak Semua Pihak Hormati Proses Hukum Terkait Sejumlah Perwira Polri

Ia menjelaskan, status Selat Malaka sebagai jalur pelayaran internasional memberikan legitimasi bagi kapal asing untuk melintas tanpa hambatan, sebagaimana diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea.

“Menurutnya, hak transit tersebut sah menurut Pasal 37, 38 dan 38 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS),” jelas dia.

Indonesia sendiri telah meratifikasi United Nations Convention on the Law of the Sea melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, yang secara resmi mengakui Selat Malaka sebagai bagian dari jalur pelayaran internasional.

Meski demikian, TNI AL menegaskan bahwa kebebasan melintas bukan berarti tanpa batas. Setiap kapal yang melintasi perairan Indonesia tetap wajib mematuhi aturan keselamatan dan perlindungan lingkungan laut.

“Selama kapal asing tersebut lintas transit juga tidak boleh melanggar ketentuan sesuai dengan Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREG) 1972 tentang pencegahan tubrukan di laut dan Marine Pollution (Marpol) tentang pencegahan pencemaran berasal dari kapal,” ungkap Tunggul.

Pemerintah memastikan, di tengah dinamika geopolitik global, Indonesia tetap berpegang pada prinsip hukum internasional sekaligus menjaga kedaulatan wilayahnya—tanpa terjebak dalam ketegangan yang tidak perlu. (agr/rpi)