Dedi Mulyadi Tolak Keras Membuka Kembali Izin Tambang di Bogor, Alasan Utamanya Ternyata...

Bandung, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias KDM dengan tegas menolak pembukaan kembali izin operasional tambang di Kabupaten Bogor. 

Padahal ribuan warga dari tiga kecamatan di Kabupaten Bogor sempat menggelar unjuk rasa besar-besaran di Kantor Pemkab Bogor, Cibonong, pada Senin (4/5/2026) lalu.

Bahkan Bupati Bogor Rudy Susmanto turun meminta KDM agar lokasi tambang tersebut Kembali dibuka, pasalnya ada ribuan warga yang tergantung pada tambang.

Menanggapi desakan itu, KDM menegaskan kenyamanan masyarakat luas di jalur Parung Panjang menjadi prioritas yang tidak dapat ditawar.

Sumber :

• Tangkapan Layar Instagram @bogorplusid

Lebih lanjut, KDM menjelaskan salah satu ganjalan utama dalam penyelesaian konflik tambang ini adalah ketidaksesuaian data terkait kompensasi bagi para pekerja. 

Baca Juga

Terungkap Alasan KDM Gelar Kirab Mahkota Binokasih, Sekda Jabar: Momen Monitoring Kondisi Jalan Provinsi

Berdasarkan perhitungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, jumlah pekerja tambang dan sektor informal terkait hanya berkisar 3.000 orang. Namun, pihak desa mengajukan data sebanyak 18.000 penerima.

"Tadinya saya menghitung, jika 3.000 orang diberikan kompensasi Rp3 juta per bulan selama enam bulan, itu cukup. Tetapi karena yang diajukan 18.000 orang, alokasi yang seharusnya untuk enam bulan akhirnya habis diberikan sekali saja karena semua warga dimasukkan sebagai penerima. Bagi kami, kewajiban kompensasi itu sudah selesai dilakukan," ungkap KDM di Bandung, Rabu (6/5/2026).

KDM mengakui adanya upaya intensif dari Bupati dan Wakil Bupati Bogor yang memperjuangkan nasib para pekerja tambang. 

Bahkan, Pemerintah Kabupaten Bogor telah berulang kali meminta pertemuan khusus antara dirinya dengan para pengusaha tambang. Namun, Dedi memilih untuk menjaga jarak guna menghindari konflik kepentingan.

"Saya belum memenuhi pertemuan itu karena saya menjaga integritas. Seluruh keputusan harus dilakukan berdasarkan sistem, bukan sekadar pertemuan informal. Kita harus ingat, yang disebut bekerja di sektor tambang itu tidak semuanya pekerja kasar. Ada juga yang hanya berdiri di jalan minta setoran, ada aktivisnya juga," tegasnya.

Lebih lanjut, KMD menekankan urusan tambang bukan sekadar masalah ekonomi bagi pengusaha dan pekerja di dalamnya, melainkan menyangkut hajat hidup puluhan ribu warga yang terdampak kemacetan dan polusi di jalur Parung Panjang.