Tanggapi Kontroversi Film "Pesta Babi", Menko Yusril: Biarkan Masyarakat Menonton, lalu Gelar Diskusi dan Berdebat
- Antara
Jakarta, tvOnenews.com - Kontroversi seputar pemutaran film dokumenter berjudul Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita mendapat respons langsung dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
Yusril menegaskan bahwa tidak ada arahan dari pemerintah pusat maupun aparat penegak hukum untuk membubarkan atau menghentikan acara nonton bareng (nobar) film tersebut.
Menurut Yusril, adanya pembatalan nobar di beberapa tempat lebih disebabkan oleh kendala teknis di lapangan, bukan kebijakan nasional. Ia mencontohkan perbedaan situasi yang terjadi di beberapa perguruan tinggi.
"Di Universitas Mataram dan UIN Mataram, Lombok, nobar film itu dilarang karena persoalan prosedur administratif saja. Sementara di kampus lain di Bandung dan Sukabumi, nobar film itu berjalan tanpa halangan apa pun," jelas Yusril saat memberikan konfirmasi di Jakarta, Kamis (14/5).
Film dokumenter tersebut diketahui berisi kritik tajam terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan yang dinilai berdampak negatif pada lingkungan dan hak ulayat warga lokal.
Meski judulnya dianggap provokatif dan kontroversial, Yusril menilai kritik dalam sebuah karya seni adalah hal yang wajar dalam iklim demokrasi.
Ia justru menyarankan agar ruang diskusi dibuka lebar setelah pemutaran film selesai agar masyarakat bisa menilai secara kritis.
“Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi,” ungkapnya.
Yusril juga meluruskan narasi "kolonialisme modern" yang diangkat dalam film tersebut. Ia menegaskan bahwa pembangunan di Papua Selatan merupakan bagian dari upaya ketahanan pangan dan energi nasional yang sudah direncanakan sejak 2022.
Mengingat Papua adalah bagian tak terpisahkan dari NKRI, ia menolak penyamaan pemerintah saat ini dengan pemerintah kolonial Belanda.
"Pembukaan lahan seperti itu juga terjadi juga di Kalimantan dan pulau-pulau lain sebagai bagian integral dari NKRI," tambah Menko.
Selain meminta pemerintah untuk terus terbuka terhadap evaluasi di lapangan, Yusril juga memberikan catatan bagi para pelaku seni.
Ia berharap sutradara dan produser film Pesta Babi bersedia menjelaskan filosofi di balik judul yang dipilih agar tidak menimbulkan salah tafsir yang liar di masyarakat.
Bagi Yusril, transparansi dan tanggung jawab harus datang dari dua belah pihak, baik pemegang kekuasaan maupun pembuat karya.
"Pemerintah tidak bisa diam dengan berlindung di balik otoritas dan kekuasaan dan pada saat yang sama seniman juga tidak bisa diam dan berlindung di balik kebebasan berekspresi," tegas mantan Menteri Sekretaris Negara tersebut.
Ia memastikan bahwa pemerintah tetap menjamin kebebasan berekspresi bagi setiap warga negara, selama hal tersebut dibarengi dengan tanggung jawab moral yang kuat. (ant/dpi)
Load more