Buntut OTT Wamen Imipas Silmy Karim, DPR Lontarkan Harapan Menohok ke Pemerintah
- istimewa - antaranews
Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira lontarkan harapan menohok ke pemerintah, buntut Operasi Tangkap Tangan (OTT) Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim.
Ia juga mendesak pemerintah mengambil banyak pelajaran dari kasus OTT Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim.
“Karena sebagai pintu gerbang, imigrasi juga adalah ‘wajah’ Indonesia, baik ke publik domestik mapun di dunia internasional,” ujar Andreas kepada wartawan, Jumat (5/6/2026).
Dia menyebut kasus dugaan pemerasan dalam Kementerian Imipas harus menjadi momentum evaluasi bagi pemerintah.
“Kita harus memastikan agar kasus ini tidak berhenti sebagai peristiwa hukum semata, melainkan menjadi momentum evaluasi sistemik terhadap tata kelola keimigrasian nasional,” kata Andreas.
Pasalnya, layanan imigrasi menjadi salah satu sektor strategis yang berhubungan langsung dengan Warga Negara Asing (WNA), mulai dari wisatawan, investor, hingga pekerja.
“Jika pengurusan izin tinggal dapat diperjualbelikan melalui praktik suap, maka muncul risiko besar berupa masuknya individu yang tidak memenuhi persyaratan,” ujarnya.
“Atau bahkan berpotensi mengancam keamanan dan ketertiban,” tambah Andreas.
Sebelumnya, KPK menetapkan Silmy Karim dan tujuh pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan pengurusan dokumen imigrasi pada Kamis (4/6/2026).
Hal ini setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan memeriksa delapan orang tersebut.
“8 orang tersangka tersebut, salah satunya yaitu saudara SK (Silmy Karim) yang merupakan Dirjen Imigrasi periode tahun 2023-2024,” ucap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Kamis (4/6/2026).
“Karena memang dugaan alur perintah ataupun alur penerimaan uang dilakukan pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Dirjen,” tandasnya. (saa/aag)
Load more