Usai Dadan Hindaya Pakai Rompi Tahanan, Sejumlah Kebijakan MBG Berubah

Jakarta, tvOnenews.com - Usai mantan Kepala Badan Gizi Nasional (Kepala BGN), Dadan Hindayana dibekuk Kejagung hingga mengenakan rompi tahanan. Kini, sejumlah kebijakan rogram makan bergizi gratis (MBG) mengalami perubahan.

Seperti diketahui, Dadan dicopot sebagai Kepala BGN pada Selasa (2/6/2026) dan langsung Presiden Prabowo Subianto menunjuk Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN.

Setelah ditunjuk Presiden Prabowo, Nanik beberkan sejumlah perubahan kebijakan BGN dalam program MBG.

Lanjutnya menjelaskan, saat ini ada banyak pendaftaran untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum diproses.

Namun, BGN tak lantas langsung menyetujui. Di bawah kepemimpinan Nanik, pembangunan SPPG baru ditunda untuk menata ulang 27.000 lebih SPPG yang telah beroperasi.

“Jadi kita sekarang ini kan banyak sekali yang mendaftar dan posisi yang sudah ada sekarang ada apa dan ini nah saat ini sudah ada sekitar 27 dapur yang sudah, 27.000 lebih dapur yang sudah operasional,” beber Nanik S Deyang.

Baca Juga

Mahfud MD Berkomentar Menohok soal Kasus Korupsi MBG: Masyarakat Soroti Pengadaan IT Rp1,2 T

“Kami akan beresin dulu ini ya. Misalnya di satu kecamatan ini cukup kok enam saja. Sudah, ya enam saja. Jadi moratorium,” jelasnya. 

Nanik S Deyang katakan, bukan berarti pembukaan SPPG baru tidak dilakukan lagi.

Kemudian, ia beberkan, bahwa SPPG yang sudah beroperasi akan dievaluasi untuk memberikan fokus pada daerah-daerah yang belum terjangkau seperti daerah tertinggal, terluar, terdepan (3T).

“Jadi kami beresin dulu mas, beresin dulu karena apa jujur sekarang yang numpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu,” jelasnya.

Jika di awal program MBG harus digunakan dengan anggaran pendapatan belanja negara (APBN), kini ada kemungkinan MBG dibiayai dari dana non-APBN.

“Yang sekarang itu kita coba ada alternatif-alternatif lain misalnya, misalnya ada CSR BUMN, ada hibah dari negara lain itu banyak lho hibah-hibah ini,” jelasnya.

Karena menurut dia, sudah banyak beberapa yayasan menerima hibah untuk pembangunan dapur MBG.

Selain itu, para pengusaha yang membuka bisnis di daerah juga bisa memberikan bantuan corporate social responsibility (CSR) dalam bentuk program MBG.

“Nah itu untuk bisa membangun. Jadi ada beberapa alternatif. Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN. Yang dulu kan full 100 persen mau dibiayai oleh APBN,” bebernya.

Kemudian, dalam menangani dan fokus terhadap daerah 3T yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto, Nanik mengatakan akan ada pelibatan kantin sekolah.

Jelasnya, prinsipnya tidak harus membangun dapur baru di daerah 3T untuk menyalurkan MBG.

“Dan kita juga ini tidak harus membangun dapur baru itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah,” ucapnya.

Karena setelah dikaji, Nanik mengatakan, tak banyak penerima MBG di daerah 3T sehingga tak memerlukan SPPG dalam jumlah besar.

“Ini cuman ada yang 200, ada 81, ada 47 orang di wilayah-wilayah itu. Jadi enggak mungkin kita membangun dapur-dapur baru,” bebernya.

Penyaluran MBG di daerah 3T ini akan dilakukan lewat dapur yang sudah ada, bisa dapur umum atau dapur setempat.

“Jadi yang sudah ada existing ya tau dapurnya siapa mungkin ada dapur umum atau apa intinya tidak harus membangun dapur baru,” katanya.

Usai ditunjuk Prabowo sebagai Kepala BGN, Nanik menyampaikan langsung bahwa program MBG tak lagi mengejar jumlah SPPG, tetapi fokus pada perbaikan kualitas program.

“Nah jadi gini dampaknya ya. Kemarin kami bertiga dipanggil Presiden dan kami sudah menyampaikan ke beliau tahun 2026 ini mohon bapak kami tidak mengejar kuantitas. Kami akan perbaiki kualitas,” katanya.

Salah satunya adalah mengevaluasi kembali program MBG di sekolah mahal, apakah masih perlu atau dialihkan ke 3T.

“Nah ini yang kita alihkan ke 3T ke jadi bisa aja sebetulnya penerima manfaatnya bertambah tapi tambahannya ini sebetulnya mengurangi dari yang tidak fokus mungkin selama ini,” katanya.

Selain daerah 3T, Nanik mengatakan perbaikan kualitas pada sasaran 3B, Bumil (Ibu Hamil), Busui (Ibu Menyusui) dan Balita.

“Nah itulah kira-kira yang pokoknya fokus biar anggarannya juga fokus ya kan ke sana tercapai,” pungkasnya. (aag)