Haris Rusly Bongkar 3 Poros di Balik Kampanye Destabilisasi: Gejolak IHSG dan Rupiah adalah Serangan Terkoordinasi

Jakarta, tvOnenews.com - Pemrakarsa 98 Resolution Network yang juga mantan Komandan Relawan TKN Prabowo-Gibran, Haris Rusly Moti beberkan ada tiga poros di balik kampanye “Destabilisasi” Nasional. Menurutnya, saat ini negara sedang menghadapi sebuah peperarangan (warfare) yang dilancarkan secara senyap dan samar. 

"Kami menilai gejolak IHSG dan pelemahan nilai tukar rupiah sebagai sebuah serangan destabilisasi terkoordinasi”, kata Haris Rusly Moti kepada awak media, Rabu (10/6/2026).

Haris mengatakan jika diperhatikan take line “sale Indonesia”, “1998 redux”, “buang rupiah”, “Indonesia gelap”, dll. 

Menurut Haris, salah satu bentuk serangan “destabilisasi terkoordinasi” bertujuan menggerus kepercayaan publik dan pasar terhadap kebijakan progresif Presiden Prabowo.

Haris mengatakan kampanye destabiliasasi terkoordinasi tersebut  untuk mendorong depresiasi mata uang, pelemahan IHSG, dan memicu pelarian modal yang diharapkan dapat menyusutkan cadangan devisa. 

Kata dia, mereka terobsesi mendaur ulang peristiwa reformasi 1998, memicu gejolak politik melalui merekayasa guncangan ekonomi. 

Baca Juga

Geledah Rumah Kadis PUPR Kota Bengkulu, KPK Sita Uang Rp4 Miliar

Haris menjelaskan daur ulang atau redux 1998 saya yakin tidak akan terjadi. Jika tahun 1998 peta geopolitik masih unipolar, ketika itu Amerika jadi penguasa atau matahari tunggal, saat ini sudah multipolar. 

Di era 1998 lembaga multilateral IMF, World Bank, WTO, sangat berkuasa mendikte kebijakan setiap negara. Saat ini multilateralisme telah diruntuhkan oleh Presiden Donald Trump seiring ambruknya Washington Consensus.

Haris mengatakan ada tiga poros kekuatan yang dirugikan oleh kebijakan progresif Presiden Prabowo. Mereka menurut Haris dipastikan dibalik serangan dan kampanye “destabilisasi” terkoordinasi.

“Menurut kami oligarki serakahnomic nasional yang sangat dirugikan kebijakan Presiden Prabowo. Selain itu, poros korporasi dan aktor multi nasional. Berikutnya, sudah menjadi rahasia umum, salah satu negara tetangga kita, negara kecil yang hidup dan kaya raya dari penampungan uang kotor hasil perampokan kekayaan dan sumber daya alam Indonesia. Negara kecil ini dipastikan sangat dirugikan oleh kebijakan Presiden Prabowo,” jelas Haris.

“Nasib bangsa kita sejak zaman kolonialisme dan imperlialisme bentuk lama dulu, selalu saja jadi objek yang dibodoh-bodohi dan diadudomba oleh negara kecil dan korporasi serakah atau kompeni jahat di masa lalu,” sambung Haris.

Haris menjelaskan beberapa kebijakan progresif Presiden Prabowo yang merugikan dan meruntuhkan kekayaan tiga poros serkahnomic tersebut, diantaranya pembentukan Danantara, kebijakan penyitaan lahan oleh Satgas PKH, kebijakan devisa terkendali sumber daya alam yang wajib diparkir di dalam negeri (DHE) selama satu tahun, pembentukan Danantara Sumber Daya Indonesia, swasembada pangan yang merugikan kartel impor, hingga pemberantasan korupsi dan penyitaan uang dan asset milik kaum serakahnomic.

“Ketika Presiden Prabowo membentuk Danantara untuk memperkuat BUMN mereka intrik sebagai “kapitalisme negara”. Ketika Presiden Prabowo mengamankan kekayaan dan SDA kita dengan kebijakan DHE sumber daya alam, mereka intrik nya sebagai kebijakan yang mendistorsi pasar,” bebernya.

Haris menjelaskan tiga poros serakahnomic tersebut juga meng-intrik efisiensi dan realokasi APBN untuk lakukan pemerataan kesejahteraan sebagai kebijakan tidak produktif dan “meghamburkan uang”. 

Di mata mereka, kata dia, membangun sekolah rakyat, memberi makan bergizi gratis kepada pelajar, membangun kampung nelayan, subsidi pupuk, sebagai kebijakan “bakar anggaran”.

“Karena itu, menurut kami, para pengkritik pemerintah dan kelompok gerakan mahasiswa yang jujur dan independen, juga perlu mencermati secara jernih situasi saat ini. Jangan juga terlalu lugu dan polos dalam menilai situasi saat ini, seakan situasi saat ini semata akibat respon alamiah pasar terhadap kebijakan Presiden atau semata akibat sistemik dari persoalan fiskal dan moneter,” tegasnya. 

“Kami juga mengakui, tata kelola sejumlah kebijakan program strategis Presiden Prabowo juga belum sempurna. Masih perlu perkuat aspek teknokratisnya. Belum lagi para pejabat kita juga masih belum bisa keluar dari mindset dan kebiasan lama yang menjadikan jabatan publik sebagai alat mengeruk rente,” sambungnya.

Namun, lanjut Haris menjelaskan, bahwa Presiden Prabowo telah menunjukan komitmennya memberantas korupsi dan mencegah kebocoran kekayaan negara. Presiden Prabowo menyampaikan memperkuat KPK, Kejaksaan dan BPKP untuk memburu koruptor. Presiden Prabowo bahkan mengajak rakyat gunakan gadjet di tangan untuk awasi dan rekam perilaku nakal pejabat. (aag)