Namanya Disebut Mantan Pimpinan BGN Dalam Pusaran Mega Korupsi MBG, Kombes Sumarni Akui Sempat Berkomunikasi ke Sony Sonjaya Soal Permintaan SPPG

Jakarta, tvOnenews.com - Dinamika pengungkapan kasus mega korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yakni Dadan Hindayan, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya terus menyita perhatian publik.

Terlebih, baru-baru ini publik dihebohkan dengan kemunculan puluhan nama yang dibongkar oleh tersangka Sony Sonjaya dengan dugaan keterlibatan dalam pusaran mega korupsi MBG.

Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni pun turut tercatut dalam puluhan nama yang diduga terlibat kasus mega korupsi MBG.

Sumarni pun lantas membantah keterlibatan dirinya dalam pusaran mega korupsi MBG tersebut.

"Saya tegaskan bahwa saya tidak memiliki keterlibatan apa pun dalam dugaan penyimpangan program MBG maupun aktivitas di lingkungan Badan Gizi Nasional," katanya kepada awak media, Jumat (12/6/2026).

Sumber :

• tvOnenews.com/Julio

Baca Juga

Kejagung Ungkap Adanya Kerugian Negara Senilai Rp10,5 Triliun per Tahun di Kasus MBG

Kendati membantah terlibat, Sumarni mengaku jika dirinya sempat menjalin komunikasi dengan Sony Sonjaya sebelum ditangkap oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Sumarni mengaku jika dirinya menjalin komunikasi dengan Sony Sonjaya berupa permintaannya membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lingkungan pondok pesantren (Ponpes).

"Enggak benar itu. Saya tidak ada terlibat korupsi di BGN. Dulu saya hanya minta bantuan untuk Pondok Pesantren Buntet agar bisa didirikan SPPG," kata dia.

Sumarni menjelasakan komunikasi dengan Sony Sonjaya saat itu hanya berupa usulan pendirian dapur SPPG di lingkungan Ponpes Buntet, Cirebon.

Selain itu, Sumarni mengaku sempat berkomunikasi dengan Sony Sonjaya saat dirinya sempat mendapat keluhan dari sejumlah yang dijanjikan akan mendapatkan program SPPG.

Komunikasi itu berisikan penyampaian keluhan ke Sony Sonjaya dari sejumlah pihak tersebut  terkait tak jalannya realisasi pembangunan SPPG yang sempat dijanjikan.

"Saya pernah diminta tolong oleh yang bersangkutan untuk membantu pembuatan SPPG di lingkungan pondok pesantren wilayah Cirebon. Itu saja, tidak ada yang lain," kata Sumarni.

"Saya mengobrol dan diskusi dengan beliau, mohon izin Jenderal, minta tolong untuk SPPG karena banyak yang merasa hanya di-PHP. Itu saja. Tidak ada bayar-membayar. Saya tidak dibayar, saya juga tidak bayar dan tidak mendapatkan keuntungan apa pun," sambungnya.