Target 10 Juta Peserta, Dedi Mulyadi Gunakan BPJS Ketenagakerjaan untuk Perangi Kemiskinan
- Antara
Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menetapkan target ambisius untuk melindungi 10 juta pekerja informal dan kelompok rentan melalui program BPJS Ketenagakerjaan.
Langkah ini diambil sebagai strategi taktis guna memutus rantai kemiskinan ekstrem di wilayah Jawa Barat melalui penguatan jaring pengaman sosial.
Berbeda dengan jaminan kesehatan yang telah diatur ketat oleh regulasi nasional, Pemprov Jabar kini memberikan perhatian khusus pada sektor ketenagakerjaan yang bersifat non-formal.
"Kalau BPJS Kesehatan sudah menjadi kewajiban Undang-undang. Yang belum menjadi kewajiban undang-undang kan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi, kami akan garap yang belum menjadi kewajiban undang-undang," ujar Dedi Mulyadi, atau yang akrab disapa KDM, dalam keterangannya di Bandung, Jumat.
Dedi berkeyakinan bahwa perlindungan terhadap risiko kerja bagi masyarakat non-formal, seperti petani, pedagang, hingga pekerja bangunan, akan menjaga stabilitas ekonomi keluarga saat terjadi krisis atau musibah.
"Nah, kalau seluruh rakyat Jawa Barat yang bukan TNI, polisi, karyawan BUMN, ASN, karyawan perusahaan yang tidak terlindungi oleh asuransi ketenagakerjaan semuanya dilindungi, maka tidak akan ada lagi kemiskinan di Jawa Barat," tutur Dedi optimistis.
Realisasi target tersebut direncanakan secara bertahap melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat desa. Pemprov Jabar berkomitmen untuk menyesuaikan kapasitas fiskal daerah guna menyubsidi iuran bagi masyarakat yang paling membutuhkan.
"Misalnya, tahun ini kita satu juta, mudah-mudahan ke depan bisa dua juta atau tiga juta. Ya nuhun-nuhun bisa 10 juta," tambahnya.
Sebagai bukti nyata keberhasilan program ini, Pemprov Jabar bersama BPJS Ketenagakerjaan telah menyalurkan manfaat senilai total Rp49,3 miliar kepada 1.515 peserta pada sebuah acara apresiasi di Gedung Pakuan, Bandung, Kamis (18/6).
Dedi mencontohkan bagaimana jaminan sosial ini telah menyelamatkan ekonomi warga yang tertimpa musibah besar.
Ia menceritakan kasus seorang pekerja yang selamat meski sempat terlindas truk kontainer.
"Saya ketemu lagi sama bapak yang mengalami kecelakaan dilindas kontainer, biaya rumah sakitnya Rp442 juta dibayar semuanya oleh BPJS Ketenagakerjaan plus jaminan setelah dia selesai dari rumah sakit kan tidak bekerja, Rp1 juta per bulan," ungkap Dedi.
Komitmen kuat dari Jawa Barat ini mendapat apresiasi dari Direktur Human Capital dan Umum BPJS Ketenagakerjaan, Harjono Siswanto.
Ia menilai upaya akselerasi Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Jawa Barat layak menjadi inspirasi bagi provinsi lain di Indonesia.
"Kami terus berkolaborasi dan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan jajaran BPJS Ketenagakerjaan di daerah untuk memperluas perlindungan pekerja, termasuk melalui subsidi dari pemerintah daerah. Kami optimistis praktik baik ini segera direplikasi ke berbagai daerah luar Jabar," pungkas Harjono. (ant/dpi)
Load more