Mati Listrik Bergilir di Pulau Jawa, Ini Kata Kementerian ESDM

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) angkat bicara mengenai peristiwa mati listrik yang belakangan melanda wilayah Pulau Jawa dan sekitarnya.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa PT PLN (Persero) segera mengambil langkah mitigasi yang terukur dan komprehensif guna memastikan layanan kelistrikan kembali normal dan pemadaman tidak lagi terulang.

Menurut Bahlil, persoalan yang terjadi bukan disebabkan oleh kekurangan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik. Ia menegaskan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) telah mengantisipasi kebutuhan bahan bakar pembangkit PLN melalui penugasan kepada perusahaan-perusahaan batu bara nasional.

Bahlil menjelaskan, kebutuhan batu bara PLN secara nasional mencapai 154 juta ton per tahun. Untuk menjamin ketersediaan pasokan, pemerintah telah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan batu bara nasional sebesar 180 sampai 190 juta ton, jauh lebih banyak dari kebutuhan batu bara secara nasional.

“Teknisnya, untuk sampai di power plant-nya itu bukan tugas Dirjen Minerba. Itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik PLN," ungkap Bahlil dalam keterangan resminya, Minggu (21/6/2026).

Bahlil membantah anggapan bahwa pemadaman listrik terjadi akibat kurangnya pasokan batu bara di sejumlah pembangkit. Menurut Bahlil, persoalan yang muncul lebih berkaitan dengan aspek teknis operasional dan distribusi yang menjadi tanggung jawab PLN.

Baca Juga

Pasokan Batu Bara ke PLN, Ini Penegasan Bahlil

Ia mengungkapkan telah berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, untuk memastikan langkah penanganan dilakukan secepat mungkin. Bahlil meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional serta memperkuat mitigasi guna mencegah gangguan serupa di masa mendatang.

"Tadi saya juga sudah berbicara sama Pak Dirut. Saya katakan bahwa segera melakukan langkah-langkah yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk di dalamnya adalah pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat. Yang mengoperasikan listrik itu bukan Dirjen Listrik, bukan ya. Bukan kita. Kita regulasinya sementara yang melaksanakan kegiatan adalah PLN," tuturnya.

Ia kembali menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan dari sisi regulasi dan jaminan pasokan energi. Karena itu, pelaksanaan teknis di lapangan kini menjadi fokus utama yang harus segera dituntaskan oleh PLN.

"Tadi saya sampai di jalan juga saya bicara sama Pak Dirut. Saya katakan bahwa segera melakukan langkah-langkah mitigasi yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk dalamnya adalah pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat. Pemerintah sudah tegas tinggal PLN segera merealisasikannya," kata Bahlil.

"Saya minta PLN untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur, komprehensif untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan dengan tidak ada lagi pemadaman. Dengan kata lain segera atasi masalah teknis ini, karena masalah teknis semuanya ini kewenangan dan kendalinya memang ada di PLN," sambungnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa gangguan pasokan listrik terjadi akibat kendala teknis pada dua pembangkit listrik besar di Pulau Jawa yang dimiliki dan dioperasikan oleh mitra PLN.

"Ada kendala teknis di dua pembangkit besar di Pulau Jawa yang dimiliki dan dioperasikan oleh mitra kami, yaitu ada dua pembangkit independent power producer yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa," ujar Darmawan.(raa)