Jakarta - Kementerian Lingkuhan Hidup dan Kehutanan atau KLHK akan menguatkan kegiatan dan program strategis yang berbasis masyarakat.
Kegiatan tersebut sudah dilakukan pada 2022 dan dilanjutkan di 2023 termasuk pembangunan hutan berkelanjutan.
Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan.
"Dengan pendekatan keberhasilan yang telah kita lakukan pada tahun 2022 dan rencana 2023 ada beberapa kegiatan strategis berbasis masyarakat yang akan kita kuatkan kembali," kata Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono mengutip dari Antaranews.com Kamis (9/6/2022).
Adapun program tersebut seperti pembangunan hutan berkelanjutan yang didorong penguatan di tingkat kawasan dalam bentuk peningkatan tutupan hutan dengan melakukan rehabilitasi hutan dan lahan.
Program rehabilitasi tersebut didukung oleh program kebun bibit rakyat, bibit produktif dan bibit berkualitas yang akan mendominasi dengan pendekatan berbasis masyarakat dan tapak.
Ada juga kegiatan yang meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang terintegrasi dengan ketahanan bencana dan penanganan perubahan iklim.
Kegiatan tersebut akan terintegrasi dalam Program Kampung Iklim.
"Program pemulihan dan peningkatan kualitas sebenarnya sudah ada, tinggal terintegrasi yang akan kita dekatkan," lanjutnya.
Diberitakan sebelumnya, KLHK dalam rapat dengar pendapat tersebut mengusulkan penambahan pagu anggaran sebesar Rp 2,14 triliun untuk 2023.
KLHK memiliki pagu anggaran Rp 6,18 triliun untuk 2023 yang jika terjadi penambahan akan menjadi Rp 8,32 triliun untuk tahun depan.
Ia juga menjelaskan bahwa pada idetifikasi awal memperlihatkan kenaikan anggaran berbasis masyarakat untuk 2023.
Meskipun terjadi penurunan pagu untuk tahun depan, Bambang menegaskan bahwa indikasi awal memperlihatkan kenaikan 81,33 persen dari sebelumnya Rp 537,71 milian pada 2022 menjadi Rp 975,04 miliar. (Ree)
Load more