Purbaya Pastikan Anggaran Tersedia untuk Penanganan dan Pemulihan Gempa NTT

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menjamin ketersediaan dukungan anggaran untuk membantu penanganan dan pemulihan pascagempa magnitudo 7.7 di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Hal itu disampaikan Purbaya dalam agenda Rapat Satuan Tugas Penanggulangan Pasca Bencana (Satgas Galapana) DPR RI via sambuangan telepon pada Minggu (16/8/2026).

"Buat anggota DPR semuanya yang ada di sana, sama semua yang rapat pada malam hari ini, Menteri Keuangan siap membantu kebutuhan pembiayaan di sana (NTT),” kata Purbaya dalam keterangannya, Senin (17/8/2026).

Purbaya mengatakan, pemerintah sejatinya telah memformulasikan mekanisme pembiayaan tanggap bencana secara berlapis. 

Meskipun dalam respons kedaruratan, pemerintah akan terlebih dahulu mengoptimalkan ketersediaan alokasi anggaran di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Untuk pertama kan biasanya kita pakai dana dari BNPB yang sudah kita siapkan. Masih ada tuh Rp 5 triliun kalau nggak salah ya. Mungkin sebagian terpakai tapi masih cukup," ujarnya.

Baca Juga

Mengenal Rote, Baju Adat dari NTT yang Dipakai Wapres Gibran Rakabuming di Upacara HUT RI ke-81

Purbaya menekankan, apabila porsi anggaran tanggap darurat tersebut dipandang masih kurang untuk memenuhi eskalasi kebutuhan di lapangan, maka otoritas fiskal siap melakukan injeksi tambahan yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Purbaya mengaku, desain penanganan bencana akan dieksekusi secara terukur dan bertahap, bermula dari masa tanggap darurat hingga bergeser ke fase rekonstruksi. 

Demi memuluskan transisi tersebut, pemerintah menyiapkan dana siaga atau on call dalam APBN yang sewaktu-waktu dapat ditarik untuk keperluan darurat.

"Jadi memang dana on call untuk setiap penanganan bencana sudah standby," kata Purbaya.

Adapun terkait dengan eksekusi pembangunan kembali fasilitas umum yang rusak berat dan secara regulasi tidak dapat ditalangi melalui kantong BNPB, Purbaya menegaskan perlunya sinkronisasi lintas instansi. 

Pembangunan kembali infrastruktur publik ini nantinya wajib dikoordinasikan secara erat dengan kementerian/lembaga teknis terkait. (Yudha Prasetya)