Siap-siap Pemerintah Bakal Pangkas Habis Subsidi Pertalite, Ketersediaan Dipatok 20 Juta Kiloliter

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah memangkas drastis kuota BBM bersubsidi untuk 2027. Volume BBM subsidi yang tahun ini masih berada di kisaran 48 juta kiloliter (KL), tahun depan dipatok hanya 20,09 juta KL.

Penurunan tersebut bukan sekadar perubahan angka dalam RAPBN 2027. Kementerian Keuangan mengungkap, pengurangan kuota berkaitan erat dengan rencana pemerintah memperketat penyaluran BBM subsidi, termasuk Pertalite.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Ferry Ardiyanto mengatakan, pembatasan penyaluran menjadi salah satu alasan pemerintah menurunkan volume subsidi BBM pada tahun depan.

“Jadi kalau rekan-rekan media ada di Kemenkeu pada saat pertemuan dengan doorstop atau pertemuan Menteri ESDM dan Menteri Keuangan, kan disebutkan bahwa akan melakukan beberapa hal terkait dengan pengendalian subsidi termasuk salah satunya yang Pertalite itu,” ujar Ferry, dalam agenda konferensi pers bersama Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI di Jakarta Pusat, Rabu (19/8/2026).

“Nah, ini mungkin salah satu dasar mengapa subsidi jenis BBM tertentu akan berkurang di tahun 2027,” tuturnya menegaskan.

Ferry menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah melakukan pembicaraan awal mengenai pengendalian subsidi tersebut. Pertalite menjadi salah satu jenis BBM yang masuk dalam pembahasan.

Baca Juga

Harga BBM Turun, Maskapai Jepang Kurangi Harga Tiket

Rencana tersebut sekaligus menjawab wacana pemerintah untuk mengubah pola penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran. Pemerintah tidak ingin subsidi BBM yang nilainya besar justru dinikmati masyarakat yang secara ekonomi dinilai tidak membutuhkan.

Menteri Keuangan Purbaya sebelumnya menegaskan pembatasan pembelian Pertalite bukan berarti pemerintah akan menaikkan harganya. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memastikan subsidi benar-benar diterima kelompok masyarakat yang membutuhkan.

“Yang pertama diluruskan harga nggak naik ya kata Pak Bahlil (Menteri ESDM). Cuman kan waktu di DPR, tahun lalu ya kalau nggak salah di DPR kan saya diperintah untuk memastikan subsidinya lebih tepat sasaran,” kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (12/8/2026).

Pemerintah juga tidak serta-merta memberlakukan pembatasan secara penuh. Purbaya mengatakan kebijakan akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat.