Kejar MBG di Wilayah 3T, Zulhas Soroti Stunting NTT yang Tembus 37 Persen

Jakarta, tvOnenews.com — Pemerintah mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus karena masih menghadapi persoalan stunting yang tinggi.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) turun langsung meninjau kesiapan aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Sikka, NTT.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan fasilitas pelayanan gizi di wilayah 3T benar-benar siap beroperasi sekaligus memetakan hambatan yang masih terjadi di lapangan.

Zulhas menegaskan wilayah 3T menjadi prioritas pemerintah. Keputusan tersebut mencakup seluruh NTT, Maluku, hingga enam provinsi di Papua yang meliputi Papua, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

“Memang sudah keputusan rapat yang saya pimpin dua minggu yang lalu, 3T, NTT seluruhnya, Maluku seluruhnya, Papua seluruhnya. Papua ada enam provinsi, Papua, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan,” ujar Zulhas.

Baca Juga

Kirim Kapal Rumah Sakit ke NTT, Kasad: Penanganan Bencana Harus Punya Napas Panjang

Pemerintah kini melakukan penataan terhadap 8.617 SPPG yang berada di daerah terpencil. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.703 SPPG merupakan SPPG 3T yang menjadi fokus percepatan, antara lain untuk memperkuat upaya penurunan stunting.

NTT menjadi salah satu daerah yang membutuhkan percepatan tersebut. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di NTT mencapai 37 persen.

Sejumlah daerah seperti Timor Tengah Selatan, Sumba Barat Daya, dan Timor Tengah Utara juga tercatat memiliki prevalensi stunting yang tinggi.

Di NTT sendiri terdapat 1.123 pengajuan SPPG 3T. Namun, baru 170 SPPG yang telah tervalidasi siap beroperasi.

Salah satunya SPPG Sikka Munerana di Kabupaten Sikka yang disiapkan untuk melayani kurang dari 1.000 penerima manfaat.

Kondisi tersebut membuat percepatan SPPG tidak hanya berkaitan dengan perluasan cakupan MBG, tetapi juga menyentuh persoalan pemerataan akses terhadap pemenuhan gizi.

Pemerintah harus memastikan masyarakat di wilayah yang secara geografis maupun infrastruktur lebih sulit dijangkau tidak tertinggal dalam mendapatkan manfaat program.

Di tengah dorongan mempercepat operasional SPPG, Zulhas mengingatkan agar keterbatasan di wilayah 3T tidak menjadi alasan untuk menurunkan standar MBG.