DPR Dorong Guru PPPK di Daerah 3T Diprioritaskan Jadi PNS

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi X DPR RI, Stevano Rizki Adranacus mendukung keputusan pemerintah soal nasib guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dia menyebut keputusan tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat kualitas dan pemerataan pendidikan nasional.

“Kami mengapresiasi pemerintah pusat yang telah mendengar aspirasi masyarakat, khususnya terkait nasib para guru PPPK. Mereka telah mengabdi dan menjadi bagian penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” kata Stevano kepada wartawan, Kamis (20/8).

Namun, dia mengusulkan keputusan pengangkatan menjadi PNS diprioritaskan untuk guru PPPK di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Dia mengatakan, pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan tenaga pendidik di daerah 3T.

“Daerah 3T harus menjadi prioritas. Guru yang mengabdi di wilayah-wilayah dengan tantangan geografis dan keterbatasan fasilitas membutuhkan kepastian serta perhatian dari pemerintah,” jelas Stevano.

Baca Juga

DPR Sebut Ada Peluang Pembentukan Badan Khusus Tangani Kasus TPPO

Adapun salah satunya adalah guru-guru di daerah Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut Stevano, guru di wilayah 3T telah mengabdi di tengah berbagai keterbatasan.

“Secara khusus, saya mendorong agar NTT mendapat perhatian dalam kebijakan ini. Para guru di NTT telah mengabdi di tengah berbagai keterbatasan. Mereka layak mendapatkan kepastian dan penghargaan atas pengabdian tersebut,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri PAN-RB, Rini Widyantini mengatakan, jumlah guru yang berstatus P3K saat ini sebanyak 955.245 orang. Dari total tersebut, 231.246 di antaranya P3K paruh waktu.

Rini menyebut total kebutuhan guru nasional saat ini yakni sebanyak 526.689 formasi. 

Seluruh formasi tersebut dibuka untuk guru di bawah Kemendikdasmen, Kementerian Agama (Kemenag), Sekolah Rakyat, hingga Sekolah Garuda.

“Untuk PPPK paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi P3K penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027,” kata Rini dalam konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (18/8).

“Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang diperkirakan akan pendaftaran di tahun 2027, awal 2027,” tambahnya.

Rini menambahkan, pemerintah juga akan membuka formasi pendaftaran pada tahun 2026 bagi guru untuk sekolah terintegrasi, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Garuda. (saa/dpi)