Presiden Serikat Buruh Said Iqbal berserta ribuan buruh menyampaikan sejumlah tuntutan di depan Gedung DPR/MPR. Salah satu tuntutannya terkait Omnibus Law yang dinilai tidak berpihak kepada warga terkhusus para pekerja.
"Kami minta kepada DPR untuk menghentikan Omnibus Law karena tidak berpihak kepada rakyat. Kami juga akan kampanyekan partai dan anggota yang mendukung Omnibus Law," kata Said Iqbal.
Selain itu, Said dan ribuan buruh juga menolak Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP) lantaran proses pembahasannya dinilai tidak melibatkan rakyat.
Selain itu, pihaknya juga meminta pemerintah menolak rencana masa kampanye selama 75 hari melainkan harus sembilan bulan.
Said menyinggung soal naiknya harga bahan pokok dan kecilnya upah buruh. Karena itu, pihaknya berharap pemerintah bisa memberikan solusi melalui keputusan ataupun undang-undang demi meringankan beban buruh. (ant/ito)
Load more