Dialog B20-G20 Sepakati Kolaborasi Pembiayaan Infrastruktur Berkelanjutan

Nusa Dua -  Forum dialog B20-G20 yang diselenggarakan B20 Indonesia Finance & Infrastructure Task Force di  Nusa Dua, Bali membahas sejumlah rekomendasi kebijakan terkait keuangan dan infrastruktur yang juga akan dibahas dalam pertemuan para menkeu dan gubernur bank sentral negara-negara G20 hari Sabtu esok.

B20 Indonesia Finance & Infrastructure Task Force Chair Ridha Wirakusumah menyatakan, empat rekomendasi kebijakan yang dirumuskan gugus tugas Finance & Infrastructure berguna untuk mengatasi kesenjangan infrastruktur dan pendanaan terutama di negara-negara berkembang.  Adapun empat rekomendasi yang sudah dihasilkan adalah pertama, meningkatkan akses ke sumber pembiayaan yang terjangkau dan sesuai. Kedua, mendorong kolaborasi antar negara untuk mempercepat transisi yang adil menuju net-zero yakni jumlah emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer, tidak melebihi jumlah emisi yang mampu diserap oleh bumi.  Ketiga, mempercepat pengembangan dan adopsi infrastruktur digital dan cerdas serta yang keempat, memperbaiki regulasi jasa keuangan global untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik antara pertumbuhan ekonomi, produktivitas dan stabilitas.

Sementara itu, Chair of B20 Indonesia Shinta Kamdani saat membuka dialog B20-G20 ini mengatakan ketimpangan antara negara maju dan berkembang dalam memulihkan diri akibat krisis pandemi tak bisa dilepaskan dari persoalan keuangan dan infrastruktur yang ada di masing-masing negara tersebut.  “Solusi utama yang dirumuskan dalam bentuk empat rekomendasi itu harus kita dorong dalam KTT G20 agar kerja sama pembiayaan pemerintah yang terjangkau dan sesuai antara negara, infrastruktur digital dan cerdas dan yang terpenting, keseimbangan antara pertumbuhan, produktivitas dan stabilitas bisa segera diwujudkan,” jelasnya.

Shinta menekankan, legacy atau warisan dari Presidensi B20-G20 Indonesia ini lebih dari sekadar inisiatif dan akan berkesinambungan. Dalam kesempatan ini, Shinta menyoroti dua program warisan potensial yang mendukung rekomendasi kebijakan Task Force F&I untuk mendorong kolaborasi antar negara mempercepat pemulihan ekonomi melalui perdagangan karbon hingga mencapai net zero.  Pertama, Carbon Center of Excellence yang akan membantu dunia bisnis memahami dan menavigasi perdagangan karbon melalui pusat berbagi pengetahuan dan praktiknya dengan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan bisnis untuk mengembangkan bisnis yang berbasis industri hijau.  “Kami bertujuan untuk meningkatkan jumlah proyek berkelanjutan yang dapat didanai melalui perdagangan karbon. Ini sangat penting karena akan membantu pembiayaan bagi negara-negara berkembang dalam menurunkan emisi karbon,” jelas Shinta.

Kedua, Global Climate Finance Alliance, yakni aliansi multilateral baru yang dirancang untuk mengukur dan mereplikasi inovasi, solusi teknologi dan keuangan termasuk pembiayaan campuran untuk dapat menarik investasi yang sejalan dengan aksi iklim dan mencapai tujuan berkelanjutan sesuai indikator SDGs.  “Hal terpenting, dalam rangka mempererat hubungan antara komunitas bisnis dari negara-negara G20, Presidensi B20 Indonesia memfasilitasi interaksi jaringan dan mengeksplorasi peluang bisnis baru untuk perdagangan dan investasi demi mendukung percepatan pemulihan ekonomi global yang lebih adil dan inklusif,” jelas Shinta.

Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid menegaskan, empat rekomendasi yang diajukan Task Force F&I untuk mewujudkan masa depan yang hijau dan berkelanjutan harus didukung dan diperjuangkan, terutama terkait hambatan dan rintangan yang menghalanginya.

“Kesenjangan terkait infrastruktur antara negara maju dan berkembang sangat terlihat jelas. Negara berkembang menghadapi tantangan yang sudah menjadi persoalan klasik, yakni minimnya infrastruktur di wilayah pedalaman dan pedesaan sehingga membuat pertumbuhan ekonomi menjadi tersendat dan berjalan lambat,” jelas Arsjad.