Surveillance System, Cara Kominfo Membasmi Judi Slot Online

Jakarta - Praktik perjudian menjadi jalan pintas bagi sebagian oknum yang merasa bisa memperoleh uang dengan cepat. Meski pada akhirnya tidak sedikit  pelaku judi yang berakhir dengan kerugian.

Sebab, judi bersifat untung-untungan karena tidak ada kepastian akan menang atau tidak. Kita bisa menang jika beruntung, namun bisa pula buntung jika sedang apes.

Seiring perkembangan zaman, cara bermain judi ikut berkembang dan jadi bermacam-macam. Di era teknologi seperti sekarang ini, judi bisa diakses lebih mudah dan mobile dari mana saja, misalnya judi slot online.

Judi slot online sendiri, menjadi hal yang meresahkan di tengah masyarakat. Untuk itu, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan memblokir  situs-situs yang menyediakan slot judi online tersebut.

Saat ini Kominfo telah mempunyai sistem pengawasan terbaru yang disebut surveillance system, teknologi ini dapat membaca alfabet dan numerik.

Hal itu disampaikan oleh Menkominfo Johnny G Plate, seperti yang dilansir dari laman VIVA digital.

"Jadi kalau pakai huruf bisa dibaca, dulu enggak bisa dibaca. Kalau pakai angka, sistem yang baru bisa mengenali karena punya kemampuan baca huruf dan numerik," ujar Johnny pada Rabu, 20 Juli 2022.

Ia juga menambahkan bahwa, semua pelanggaran hukum yang dilakukan secara online, akan ditindak tegas.

"Yang melanggar hukum, entah itu judi online, pornografi, perdagangan ilegal, semua yang tidak dibolehkan undang-undang menjadi bagian pekerjaan Kominfo untuk melakukan blokir dan takedown," lanjutnya.

Sehingga, pemerintah melalui Kominfo gencar melakukan kampanye registrasi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang akan menjadi basis data atas perusahaan yang legal dan beroperasi dengan benar.

"Jangan ragu-ragu. Kalau yang melanggar hukum, tidak boleh. Jangan gunakan platform yang tidak benar. Kok mau cari yang berbahaya, gak usah berisiko. Ilegal fintech kita bersihkan, ilegal e-commerce tidak boleh," tegas Johnny G Plate.

Hanya saja menurutnya, pengawasan tersebut di dalam internet service provider (ISP) bukan virtual private network (VPN). Sedangkan negara-negara di dunia ini tidak mempunyai sistem yang mengawasi VPN karena itu adalah area yang privat dan personal. (Mzn)