Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung rencana pemerintah terhadap pemberian dosis keempat vaksin Covid-19 atau booster kedua.

Tetapi, dia meminta pemerintah agar segera mengejar target jumlah dosis booster pertama untuk masyarakat umum yang cakupannya dinilai masih rendah.

"Pemberian booster kedua bagi tenaga kesehatan perlu dilakukan mengingat tren kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia. Tenaga kesehatan merupakan kelompok paling berisiko tertular karena berada di garda terdepan penanggulangan Covid-19," kata Puan dilansir dari Parlementaria, Minggu (31/7/2022).

Landasan tenaga kesehatan (nakes) menjadi prioritas utama pemberian booster kedua lantaran berdasarkan informasi yang diterima Puan, kasus Covid-19 mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa waktu terakhir.

Penambahan kasus 7 ribu dalam satu hari perlu diantisipasi agar tidak kembali masif.

"Nakes harus menjadi prioritas vaksinasi booster kedua, menyusul adanya dua dokter yang meninggal dunia saat varian baru Omicron merebak di Indonesia," tegasnya.

Dia mengimbau agar 4 juta nakes di seluruh Indonesia sudah menerima vaksinasi booster pertama enam bulan lalu agar segera lanjut ikut program vaksin booster kedua.

"Tetapi penurunan antibodi setelah enam bulan vaksinasi dikhawatirkan membuat warga rentan terserang Covid-19. Apalagi menurut para ahli, Omicron varian BA.5 kemungkinannya lebih tinggi memicu reinfeksi. Mengingat tidak hanya tenaga kesehatan yang berisiko tertular, vaksinasi booster kedua perlu diperluas untuk masyarakat umum. Khususnya bagi lansia dan kelompok rentan lain," jelasnya.

Namun, Puan mengingatkan pemerintah lebih gencar sosialisasi dan distribusi vaksin dosis ketiga atau booster lantaran cakupannya berada di angka 25 persen dari target per Juli 2022.

Angka tersebut masih berada jauh di bawah cakupan 2 dosis sebelumnya.

"Dengan masih rendahnya cakupan vaksin dosis ketiga atau booster pertama, DPR menilai pemerintah perlu melakukan upaya khusus dan sosialisasi yang lebih optimal. Termasuk dengan menggandeng pihak swasta maupun berbagai kelompok masyarakat dalam pelaksanaan program vaksinasi booster," katanya.

Menurut dia, rendahnya cakupan booster pertama berdampak pada kekebalan komunitas, terutama di tengah pemulihan ekonomi nasional. Mobilitas masyarakat saat ini telah kembali normal. (agr/nsi)