KPU Ungkap Penyebab 98 Nama Anggota KPUD Dicatut Jadi Kader Parpol: Status Pekerjaan di e-KTP Tak Ada Penyelenggara Pemilu

Jakarta - Kepala Divisi Bidang Teknis KPU Idham Holik mengungkapkan penyebab 98 nama anggota KPU daerah dicatut jadi kader partai politik (parpol).

Menurut Idham, aplikasi Sipol tidak dapat mendeteksi penyelenggara pemilu karena status pekerjaan di e-KTP hanya tertulis sebagai karyawan swasta dan pekerjaan lainnya. 

Artinya, status pekerjaan anggota KPU daerah yang tercantum di e-KTP tidak ditulis sebagai penyelenggara pemilu, sehingga tidak terbaca oleh Sipol. 

"Kenapa aplikasi Sipol tidak mendeteksi penyelenggara? karena pada umumnya status pekerjaan yang ada dalam e-KTP itu biasanya swasta atau pekerjaan lainnya," kata Idham dalam konferensi pers di kantor KPU, Jakarta Pusat, Sabtu (6/8/2022).

Lebih lanjut, dalam alternatif pilihan itu belum ada status penyelenggara pemilu. Itu menjadi penyebab Sipol tidak dapat mengidentifikasi.