Ferdy Sambo Mendapat 2 Status Tersangka dalam Kasus Kematian Brigadir J, Sambo Terancam Pidana Berat hingga Hukuman Mati?

Jakarta – Ferdy Sambo menyandang 2 status sekaligus dalam kasus kematian Brigadir Jatau Nofriansyah Yosua Hutabarat.  Pertama, Mantan Kepala Divisi Propam Polri itu menyandang stastus tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya itu.

Dalam peristiwa yang terjadi di rumah dinasnya Kompleks Polri, Duren Tiga pada Jumat, 8 Juli 2022 lalu, Ferdy Sambo terancam pasal pidana berat.

Dalam kasus ini, Sambo dijerat Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 juncto Pasal 56 KUHP dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara atau hukuman mati.

Kasus keduanya, Sambo baru saja ditetapkan sebagai tersangka kasus obstruction of justice atau menghalangi proses penyidikan atas kematian Brigadir J.

“Info terakhir dari penyidik, malam ini tersangka obstruction of justice bertambah menjadi tujuh orang,” kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi wartawan pada Kamis, 1 September 2022.

Menurut Dedi, tersangka dalam kasus perintangan penyidikan ini antara lain:

-Mantan Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo

-Karo Paminal Divisi Propam Polri, Brigjen Hendra Kurniawan (HK)

- eks Kaden A Biro Paminal Divisi Propam Polri, Kombes Agus Nurpatria (ANP)

-eks Wakaden B Biro Paminal Divisi Propam Polri

-AKBP Arif Rahman Arifin (AR)

-eks PA Kasubbag Riksa Baggaketika Rowabprof Divisi Propam Polri, Kompol Baiquni Wibowo (BW)

-eks PS Kasubbag Audit Baggaketika Rowabprof Divisi Propam Polri, Kompol Chuk Putranto (CK)

- eks Kasubnit I Subdit III Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, AKP Irfan Widyanto (IW).

 “IJP FS, BJP HK, KBP ANP, AKBP AR, KP CP, KP BW, dan AKP IW,” ujar Dedi Prasetyo.

Dalam surat pemberitahuan penetapan tersangka yang diterima Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung, keenam tersangka kasus obstruction of justice disangkakan Pasal 49 jo.

Pasal 33 dan/atau Pasal 48 Ayat (1) jo. Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 221 Ayat (1) ke-2 dan 233 KUHP jo. Pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 56 KUHP.

Yakni diduga melakukan tindak pidana tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya dan/atau dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik dan/atau menghalangi, menghilangkan bukti elektronik. (viva/rem)