Mensesneg Ungkap Alasan Jokowi Tunjuk Yudo Margono Jadi Panglima TNI Gantikan Andika Perkasa

Jakarta - Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno mengungkapkan alasan Presiden Jokowi menunjuk atau mengusulkan Laksamana TNI Yudo Margono menjadi Panglima TNI berikutnya.

Diketahui, Yudo Margono saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL). Pratikno menjelaskan salah satu pertimbangan Jokowi adalah budaya bergilir matra.

"Saya rasa itu salah satu lah pertimbangannya. Kalau semuanya kan sudah memenuhi syarat jelas," ujar Pratikno kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2022).

Lebih lanjut, dia menjelaskan sesuai aturan yang berlaku jabatan Panglima TNI harus berasal dari kepala staf atau mantan kepala staf yang masih aktif sebagai anggota TNI.

"Dalam hal ini yang memenuhi syarat ya hanya 3 saja kan, apakah KSAU, KSAD, atau KSAL. Dalam hal ini, Pak Presiden memilih calon dari KSAL," tuturnya.

Sebagai informasi, Yudo Margono akan langsung mengikuti fit and proper test yang digelar oleh Komisi I DPR.

Terkait hal ini, Pratikno berharap DPR bisa mengirimkan hasil fit and proper test atau keputusan akhir calon Panglima TNI kepada Jokowi sebelum masa reses DPR.

"Kami sangat-sangat harapkan bahwa surat dari DPR bisa diterima oleh bapak Presiden dalam waktu secepatnya. Tentu saja sebelum masa reses atau masa sidang [penutupan] DPR ini berhenti dan memasuki masa reses sudah bisa diterima bapak Presiden," kata dia dalam konferensi pers dalam kesempatan yang sama.

Yudo Margono Calon Tunggal

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Panglima TNI. Hal tersebut tertuang dalam Surat Presiden (Surpres) soal pergantian Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dikirimkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (28/11/2022) sore ini.

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai penunjukan Yudo sebagai hak prerogatif presiden yang harus dihormati.

"Tidak ada masalah. Karena ketiga Kepala Staf darat, laut, udara sesuai Undang-Undang oenuhi persyaratan. Siapa yang dipilih? Hak prerogatif presiden. Dan presiden milih AL. Buat kami selesai, mari kita bawa ke fit and proper test," katanya kepada wartawan, Senin (28/11/2022).

Komisi I DPR mengharapkan agar Panglima TNI ke depan mampu menjaga netralitas dan profesionalitas TNI apalagi menjelang pemilu 2024.

"Tentu ada sebuah harapan seluruh fraksi, bahwa seluruh TNI berpedoman pada Undang-Undang yaitu jaga netralitas. Apalagi mau hadap 2024, pilpres, pileg, pilkada. Kedua Panglima TNI harus mampu tingkatkan disiplin," katanya.

Sementara itu, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menilai penunjukan Yudo sangat tepat.

"Kita butuh sosok Panglima yang kuat secara manajerial, punya kemampuan berfikir strategis dan membangun komunikasi sosial namun tetap low profile terutama dalam hal-hal yang bersifat politis," kata Fahmi.

Siapapun yang menjadi Panglima TNI pengganti Jenderal Andika, menurut Fahmi akan dihadapkan pada sejumlah tantangan besar. Selain isu lingkungan strategis, juga menyangkut pengembangan organisasi, moral dan kompetensi prajurit, modernisasi alutsista maupun soal kesejahteraan prajurit.

"Di masa depan, kita tidak ingin lagi mendengar adanya isu disharmoni di internal TNI maupun pengabaian terhadap prinsip-prinsip supremasi sipil dan demokrasi, hanya karena persoalan suksesi Panglima TNI," ujarnya.

"Jadi, Panglima TNI yang baru nantinya harus meneruskan hal-hal baik yang terkait dengan upaya membangun TNI yang tangguh, mumpuni dan profesional. Tentunya tetap dengan mempertimbangkan aspek-aspek strategis terkait potensi ancaman dan dinamika lingkungan strategis," ucapnya. (ebs/saa/muu)