Anggota Komisi V DPR Tolak Wacana Luhut Hapus KA Argo Parahyangan

Jakarta - Anggota Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama menolak keras wacana pemerintah melalui Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang akan menghapus layanan KA Argo Parahyangan jika kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) beroperasi.

"Saya sendiri menolak wacana penutupan jalur KA Argo Parahyangan," kata Suryadi saat dihubungi tvOnenews, dikutip Senin (5/12/2022).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebut wacana penghapusan muncul karena pemerintah memasang target jumlah penumpang KCJB sebanyak 31 ribu per hari.

Jumlah tersebut diperkirakan akan sulit untuk dicapai karena adanya persaingan moda transportasi lain, seperti KA Argo Parahyangan, bus, angkutan travel, serta kendaraan pribadi.

Atas hal ini, Suryadi menilai pemerintah perlu menargetkan masyarakat untuk beralih ke transportasi umum melalui hadirnya KCJB ini.

"[KCJB] bukan untuk mencuri pasar pengguna angkutan umum lainnya, apalagi jika angkutan umum tersebut berbasis UMKM dimana usaha tersebut menyerap banyak tenaga kerja," jelas dia.

"Seharusnya pemerintah hadir untuk mengatur segala macam jenis transportasi agar masyarakat dapat memperoleh banyak pilihan," sambungnya.

Selain itu, Suryadi juga meminta agar pemerintah melalui Kementerian Perhubungan membuat regulasi tarif di bidang perkeretaapian.

"Kami juga meminta adanya batas atas dan batas bawah harga tiket kereta api," ujarnya.

Menurutnya, regulasi itu diperlukan untuk menjamin persaingan usaha yang sehat, serta menjamin keberlangsungan usaha kecil dan menengah di bidang transportasi seperti bis dan travel.  

Lebih lanjut, dia pun mewanti-wanti agar pemerintah tidak membuat kebijakan yang berat sebelah hanya demi KCJB tidak merugi. Kemudian malah membuat ribuan orang berpotensi kehilangan lapangan pekerjaan. (saa/mii)