Ditanya Soal Transparansi Audit Formula E 2022, Pj Gubernur DKI Heru Budi: Saya Bukan Auditor!

Jakarta - PT Jakarta Propertindo (JakPro) selaku penyelanggara ajang balap mobil listrik tak kunjung melaporkan hasil audit keuangan meski diketahui gelaran perdana Formula E sudah digelar pada 4 Juni 2022 silam.

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi terkait tidak ada perkembangan audit laporan keuangan Formula E 2022.

Heru mengaku tidak mengetahui perkembangan audit keuangan Formula E, dan menegaskan bahwa dirinya bukan auditor yang dapat ditanyakan perihal ini.

"Tanya ke auditor, saya bukan auditor ya," kata Heru Budi, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (10/1/2023).

Lebih lanjut, dia pun menyerahkan seluruhnya kepada PT JakPro terkait pemilihan Ketua Pelaksana Formula E 2023.

"Enggak ada harapan khusus, yang penting kriterianya sehat-sehat, bisa menulis. Cukup ya," pungkas dia.

Sebelumnya, Anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak sebut rencana balap mobil bertenaga listrik Formula E 2023 tidak bijaksana lantaran tidak ada transparansi.

Hal ini bermula gelaran serupa Formula E 2022 dituding tidak transparansi bahkan hingga Anies Baswedan meninggalkan jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, gelaran tersebut masih tidak kunjung diaudit dengan alasan tidak ada kantor akuntan publik yang mau melakukan audit.

“Rencana balapan (Formula E) untuk 2023 tidak bijaksana karena alasan pelaksanaan tidak dibuka ke publik. Kalau untung, tentunya masuk akal untuk dilangsungkan,” kata Gilbert saat dihubungi media, Kamis (10/11/2022).

Namun, Gilbert juga mempertanyakan apakah karena commitment fee sudah terlanjur dibayarkan sehingga secara hukum harus dilaksanakan kendati mengalami kerugian. 

Hingga saat ini pihak penyelenggara Formula E tidak memberikan pernyataan apa pun. Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta ini pun menilai seharusnya hal-hal seperti ini sebaiknya dibuka ke publik.

“Penting untuk disadari, bahwa perhelatan Formula E menunjukkan buruknya pengelolaan DKI era Anies. Good corporate govermance ada di titik terendah, dan tanpa pertanggungjawaban,” ketus Gilbert.

Pria kelahiran pulau Sumatera Utara ini pun mengingatkan bahwa perilaku acuh tak acuh seperti ini sebaiknya jangan dilanjutkan oleh Manajemen JakPro, dan Pemprov DKI Jakarta di tahun berikutnya. (agr/ree)