Mendagri Tito Minta APBD Digunakan Tepat Sasaran dan Tidak Bocor

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepada seluruh pemimpin daerah agar menggunakan anggaran Pemerintah tepat sasaran dan tidak bocor.

Sebab, Tito menjelaskan, anggaran pemerintah, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi tulang punggung pembangunan dan persiapan penanganan menghadapi resesi global.

Oleh karena itu, Tito berharap, anggaran tersebut mampu digunakan secara efisien dan tepat sasaran sesuai kebutuhan daerah masing-masing.

"Kepala daerah bersama DPRD harus betul-betul menjaga penggunaan anggaran tersebut agar berjalan efektif, efisien, dan tidak bocor," ucap Tito dalam Rapat Koordinasi Inspektur Daerah Seluruh Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/2023).

Lulusan Akpol 1987 itu mengatakan, rapat koordinasi ini, sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tahun 2023 beberapa waktu lalu di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat.

Lebih lanjut, Tito meminta kepada seluruh kepala daerah agar mensosialisasikan generasi muda di wilayahnya untuk bekerja di sektor swasta sebagai entrepreneur.

“Supaya mereka membuka lapangan kerja, jangan sampai terlalu berat beban negara untuk belanja pegawai,” kata Mantan Kapolri.

Menurut dia, Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah terlalu banyak. Hal ini akan berdampak pada beban anggaran negara.

"Kayanya kita kebanyakan ASN ini, mau merekrut lagi, makanya saya minta teman-teman kepala daerah tolonglah sosialisasikan kepada anak-anak kita bolehlah menjadi ASN, bolehlah menjadi anggota TNI, Polri, Kejaksaan dan lain-lain, oke kalau memang cita-citanya seperti itu," ucap Tito saat Rapat Koordinasi Inspektur Daerah Seluruh Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/2024).

Tito menjelaskan bahwa anggaran negara membengkak untuk belanja pegawai, membayar gaji dan tunjangan kinerja ASN.

Kemudian dia pun meminta untuk memberikan jeda jika ingin merekrut pegawai. Hal ini guna menjaga stabilitas anggaran negara.

"Tolonglah jangan terlalu banyak porsi APBD untuk kepentingan belanja pegawai, gaji, dan tunjangan kinerja. Artinya, jangan terlalu banyak rekrutmen pegawai lagi," kata dia. (rpi/ebs)