Abrakadraba, Prabowo-Gibran

Melihat kebutuhan ini, saat ini  setidaknya ada 3 pihak yang coba berkreasi mengajukan perkara terkait batas usia capres dan cawapres yang sedang disidangkan di MK. Satu perkara diajukan oleh kepala daerah Bukittinggi Erman Safar dari Gerindra, sedangkan dua lainnya diajukan oleh PSI dan Partai Garuda.

Para pemohon menilai frasa 'Berusia paling rendah 40 tahun' pada pasal 169 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945, yakni pasal 28D yang berbunyi 'Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.'

Jika MK mengabulkan permohonan ini, maka usia bukan lagi menjadi sandungan bagi Gibran untuk maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo.

Kedua, sandungan berikutnya yang perlu diatasi Gibran adalah statusnya sebagai kader PDIP. Saya melihat, deklarasi dukungan relawan Gibran kepada Prabowo yang dihadiri langsung oleh Gibran, sebenarnya adalah langkah Gibran untuk mencari exit way dari PDIP. Lebih terhormat bagi Gibran kalau bisa keluar dari PDIP dengan dipecat daripada harus mengundurkan diri.

Golkar atau PKB dapat menjadi pilihan kendaraan politik selanjutnya bagi Gibran setelah pamit dari PDIP.

Tapi nampaknya langkah ini tercium PDIP. Alih-alih dipecat atau dikenakan sanksi keras, Gibran justru hanya ditegur dan dinasihati. Ini PR yang masih akan diatasi Gibran sambil melihat perkembangan hasil MK terkait batas usia capres-cawapres.