Centeng Demokrasi

Menurut Wilson, jenis baru kelompok preman terorganisir ini lalu memadukan perburuan rente secara predatoris dengan klaim merepresentasikan kelompok sosial-ekonomi yang terpinggirkan. Wilson menekankan bahwa mereka berhasil merebut legitimasi yang tidak semata-mata dilandaskan pada tindak pemalakan dan kekerasan, tapi juga cerdik menjadi perantara antara politik informal jalanan dengan politik formal parlemen.

Hubungan simbiosis mutualisme, ujar Wilson, tercipta dari relasi saling membutuhkan semacam itu. Preman yang tergabung dalam ormas lalu memiliki daya tawar, sementara dunia politik formal juga memanfaatkan "layanan" mereka. Wilson menggambarkan situasi ini sebagai "mafia tanpa bos", di mana negara terpecah dan tidak mampu lagi mengendalikan “bekas tukang pukulnya” secara efektif. Pada akhirnya kelompok-kelompok ini menjadi aktor penting dalam konsolidasi kuasa kewilayahan di tingkat lokal maupun nasional.

Tentu selalu ada hubungan benci dan rindu. Sudah bukan rahasia jika kelompok-kelompok ini di tingkat bawah jadi “binaan” aparat keamanan di tingkat lokal. Pimpinan kelompok preman di tingkat lokal dan aparat resmi negara saling kunjung untuk berbagi “peran” dan “operasi” di lingkungannya masing-masing. Namun, ketika sudah “saling makan” jatah logistik di lapangan, hubungan bisa berubah saling antagonistik.

Sumber :

• YouTube/Gus miftah official

Sayangnya, publik seringkali tak melihat fakta-fakta “di belakang layar” semacam itu. Kita (salah satunya pers) misalnya hanya menyaksikan peristiwa-peristiwa besarnya saja. Wartawan sibuk menulis penangkapan salah satu pentolan ormas GRIB Jaya Depok oleh petugas yang menimbulkan kekisruhan, anggota ormas lainnya mengamuk membakar sejumlah mobil milik aparat kepolisian. Jurnalisme investigasi tidak dihadirkan untuk mengungkap hubungan yang sebenarnya, relasi yang bisa membuat kita merasa miris, bagaimana sebuah ormas preman dalam struktur negara pada mulanya dibiarkan dan diberi kekuasaan lebih besar dari seharusnya.  

Yang jelas, keberadaan ormas seperti GRIB Jaya menimbulkan pertanyaan serius tentang masa depan demokrasi Indonesia. Fenomena GRIB Jaya menunjukkan bahwa demokratisasi di Indonesia belum sepenuhnya institusional. Proses politiknya masih sangat dipengaruhi oleh kekuatan informal dan hubungan patron-klien. Demokrasi prosedural sepertinya berjalan baik, tetapi substansinya sebenarnya masih sering diwarnai oleh praktik kekuasaan yang berbasis kekuatan jalanan, pamer otot dan loyalitas pribadi.