Ribut Penghapusan Normalisasi, Pengamat: Jangan Perdebatkan Nama, Tujuannya Menjaga DKI dari Banjir

jakarta - Penanganan banjir di ibu kota menuai kritik tajam dari anggota DPRD, hal ini usai rencana pembangunan jangka menengah daerah/ RPJMD DKI Jakarta yang diserahkan ke kebon sirih, dianggap menghilangkan upaya normalisasi sungai yang selama ini dianggap sukses dilakukan, sejak kepemimpinan presiden joko widodo dan Ahok.

Fraksi FPDI-P dan PSI yang gencar menolak RPJMD ini menilai, bahwa normalisasi adalah hal yang mutlak harus dilakukan DKI Jakarta sebagai langkah mencegah banjir yang kerap melanda ibukota,  karena dengan normalisasi, kapasitas sungai dapat ditingkatkan sehingga volume air yang begitu besar dari hulu dapat ditampung sungai ibukota.

Sementara, strategi Pemprov jakarta untuk menanggulangi banjir, salah satunya adalah dengan naturalisasi. Dengan langkah ini, diharapkan sungai akan kembali seperti semula dan kapasitasnya akan menyesuaikan. disamping dengan menyiapkan fasilitas pompa/ maupun pengerukan sedimentasi.

Pemprov DKI juga tidak mendikotomikan antara normalisasi dan naturalisasi sungai dalam pengendalian banjir Jakarta. Keduanya tetap dilakukan secara terintegrasi melalui kolaborasi intensif dengan pemerintah pusat.

Naturalisasi vs Normalisasi

Pada prinsipnya, menurut wakil Gubernur Riza Patria, konsep naturalisasi dan normalisasi dapat dilakukan secara sinergis untuk mencapai tujuan yang maksimal. Keduanya merupakan upaya merevitalisasi kali, sungai, kanal, waduk, situ dan saluran makro untuk menjaga kapasitas badan air sesuai dengan kebutuhan agar berfungsi optimal.

"Jenis-jenis kegiatan terkait hal ini, antara lain penghijauan di bantaran air, pengerukan dan pendalaman badan air dan penurapan badan air," katanya.

Dia juga menyebutkan bahwa perubahan RPJMD ini masih dalam proses pembahasan/dialog antara eksekutif dan legislatif. Artinya masih terbuka untuk masukan-masukan dalam penyempurnaannya.

Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Justin Untayana menyoroti langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghapus program normalisasi sungai di draf RPJMD. RPJMD adalah rencana kerja 5 tahunan yang menjadi pedoman kerja birokrasi pemerintahan.

"Sama sekali tidak ada penjelasan mengapa Pak Anies menghapus normalisasi sungai dari draf perubahan RPJMD. Perlu diingat bahwa salah satu penyebab banjir adalah sungai meluap karena tidak mampu menampung air kiriman dari hulu," kata Justin. (mii)