Ketua Umum BMPS Ki Saur Panjaitan: Munas BMPS XII Jadi Momentum Perjuangan Sekolah Swasta Dapatkan Kesetaraan

tvOnenews.com - Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Nasional, menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) ke XII Senin 24 -26  November 2025. Kegiatan Munas tersebut dilaksanakan di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia (PPSDM), Bojongsari, Kota Depok.  Pembukaan Munas BMPS XII dihadiri oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamen Dikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, serta Wali Kota Depok Supian Suri dan Kadis Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana. 

Munas BMPS XII mengambil tema "Meneguhkan Komitmen BMPS untuk Pendidikan Bermutu, Merata dan Berkeadilan". Ketua Umum BMPS Nasional Ki Saur Panjaitan dalam sambutannya menekankan peran strategis sekolah swasta sebagai mitra setara Pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Ia mengatakan, dalam munas tersebut pihaknya akan menyelaraskan visi untuk memperjuangkan kesetaraan sekolah swasta.
​
"Yang penting adalah apa yang mau kita kerjakan ke depan. Program kita ini, kita mau ngapain sekolah swasta ini, karena kita jauh mengundang peserta dari seluruh Indonesia. Kita mengundang bagaimana kira-kira kedepannya," tegas Ki Saur Panjaitan. 

Menurut Saur, amanah undang-undang telah menempatkan BMPS sebagai mitra strategis Pemerintah untuk mengedepankan kesetaraan dalam pendidikan. Ia menyoroti fakta bahwa sekolah swasta telah memberikan pelayanan pendidikan jauh sebelum negara Indonesia berdiri.
​{{imageId:382142}}
Namun, perjuangan sekolah swasta belum usai. Isu krusial yang diangkat dalam Munas ini salah satunya adalah desakan kepada Pemerintah Daerah agar segera menjalankan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat, terutama terkait implementasi Permendikdasmen No.3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

"Kita perjuangan Kesetaraan antara sekolah negeri dan swasta," katanya.

Ia memaparkan, lembaga pendidikan swasta juga merupakan mitra pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sehingga, harus ada kesetaraan antara sekolah negeri dan swasta.

"Melalui Munas ini, kata dia, akan merumuskan langkah konkret untuk menjembatani kesenjangan akses dan kualitas antara daerah perkotaan dan pelosok."

"Kalau ada kebijakan pemerintah, kami bisa menjembatani ke sekolah swasta," tuturnya.

Dalam Munas BMPS XII ini juga, BMPS menuntut keberpihakan nyata pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah, baik provinsi, maupun kota/kabupaten.

Kata dia, saat ini masih banyak Pemerintah darah (Pemda) yang dinilai belum melaksanakan Permendikdasmen No 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Padahal, Permendikdasmen ini telah sedemikian rupa memberi ruang untuk kesetaraan, kebersamaan antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Namun belum dijalankan dengan baik di daerah. BMPS tidak menutup mata dan mengapresiasi daerah yang telah melaksanakannya dan berpihak ke swasta, dengan memberi award BMPS Ing Ngarsa Sung Tuladha, seperti DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Kabupaten Tangerang dan Kota Depok.

Sementara itu, Wamen Dikdasmen, Fajar Riza Ul Haq mengatakan, negara harus hadir dan tidak boleh diskriminatif terhadap sekolah swasta. "Kita ingin memperkuat dan mempertegas posisi sekolah swasta," ujarnya. 

Hal itu, kata dia, selalu disampaikan saat pertemuan dengan kepala daerah maupun dinas pendidikan di sejumlah daerah. Dirinya sering mengatakan bahwa posisi sekolah swasta harus sama dengan sekolah negeri.

"Kami selalu menekankan posisi sekolah swasta harus sama tinggi dengan sekolah negeri," pungkasnya.(chm)