Jabar Perketat Jalur Masuk Hewan Ternak Antisipasi Penyebaran PMK

Bandung, Jawa Barat - Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Iendra Sofyan menuturkan pihaknya bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jabar memperketat jalur masuk hewan ternak, sebagai antisipasi penularan penyakit mulut dan kuku.

"Kami memperketat jalur masuk hewan ternak, di antaranya di jembatan timbang dan point kontrol yang dimiliki DKPP (Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jabar) untuk mengecek daging atau hewan ternak di Jawa Barat," kata Iendra Sofyan, di Kota Bandung, Jumat (13/05/2022).

Menurut dia, pihaknya beberapa waktu lalu sudah melakukan rapat koordinasi dengan dinas terkait untuk mengantisipasi kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak.

"Kami sudah rapat koordinasi. Pertama, dalam kemasan Satgas Pangan dan yang kedua dengan Komite Pemulihan Ekomomi Daerah. Itu dua malam lalu dipimpin oleh Pak Sekda Jabar," kata Iendra.

Menurut dia, Pemprov Jawa Barat menekankan upaya di hulu terkait upaya mencegah penularan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, salah satunya dengan memperketat jalur masuk hewan ternak dari luar ke Jawa Barat.

"Jadi yang pertama itu dari hulu. Nah ini tugas DKPP Jawa Barat, dipimpin Pak Arifin (Kepala DKPP Jawa Barat). Dan beliau sudah mengidentifikasi sumber-sumber," kata dia.

Dia mengatakan hingga saat ini belum ditemukan daging hewan ternak yang terkontaminasi penyakit mulut dan kuku di pasar Jawa Barat.

"Kemudian yang ketiga di pasar sendiri belum ada laporan atau temuan yang sekarang dilaporakan. Intinya kami fokus di hulu, sebelum masuk ke Jawa Barat," kata dia.

Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Provinsi Jawa Barat bergerak cepat menyusul munculnya penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak di sejumlah daerah.

Kepala DKPP Jawa Barat M Arifin Soedjayana mengemukakan, usai Dinas Peternakan Jawa Timur melaporkan adanya kasus PMK pada Gubernur Jawa Timur, pihaknya langsung berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk mencegah dan mewaspadai adanya temuan kasus PMK serta membentuk Tim Unit Respons Cepat PMK.

“Jawa Timur melaporkan Tanggal 5 Mei, dari informasi tersebut, kami langsung koordinasi dengan daerah agar meningkatkan kewaspadaan, juga membentuk Tim Unit Respons Cepat PMK. Ada laporan dari Garut diduga ada kasus PMK di sana,” kata Arifin.

(ant/ fis)