Dedi Mulyadi Buka Suara Usai Kisruh SPMB Jabar, Anak Tak Lolos Sekolah Negeri Dijamin Bisa Sekolah Gratis di Swasta

## Dedi Akui Keterbatasan Sekolah Negeri Jadi Kesalahan Pemerintah

Di tengah derasnya kritik yang ditujukan kepada pemerintah daerah, Dedi memilih mengambil sikap terbuka. Ia menilai kemarahan para orang tua yang anaknya gagal lolos SPMB bukanlah sesuatu yang harus disalahkan.

Menurutnya, kondisi tersebut justru mencerminkan belum optimalnya pemerintah dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat.

"Hari ini apabila banyak orang tua marah karena anak-anaknya tidak terpetakan di sekolah negeri, bukan kesalahan orang tua, tetapi kesalahan kami sebagai penyelenggara negara," ujar Dedi.

Ia mengakui hingga saat ini pemerintah belum mampu menyediakan sekolah negeri dan tenaga pendidik negeri yang dapat menampung seluruh peserta didik di Jawa Barat.

"Karena kami belum bisa menyiapkan sekolah negeri bagi seluruh rakyat, guru negeri bagi seluruh rakyat. Itu kesalahannya," ucapnya.

Baca Juga

Respons Tak Terduga Gubernur Jabar Dedi Mulyadi saat Ditanya Isu Maju Pilpres 2029 bersama Mas Gibran

Pernyataan tersebut muncul setelah viralnya aksi seorang orang tua murid yang meluapkan emosinya di kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat lantaran khawatir anaknya tidak mendapatkan tempat di sekolah negeri.

Dedi menilai pemerintah harus siap menerima berbagai bentuk kritik maupun luapan emosi masyarakat selama pelayanan publik belum sepenuhnya memenuhi harapan warga.

Soroti Sistem Pemetaan dan Wacana Kembalinya NEM

Lebih lanjut, Dedi menjelaskan bahwa ketatnya persaingan dalam SPMB tahun ini tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan kuota. 

Menurutnya, kondisi tersebut juga diperparah oleh masuknya pendaftar dari luar wilayah pemetaan yang memilih sekolah-sekolah tertentu.

Akibatnya, banyak calon siswa yang sebelumnya berada dalam posisi aman justru mengalami penurunan peringkat karena bertambahnya jumlah pesaing.

"Tanpa pemetaan, anaknya mendapat saingan dari para pendaftar baru dan anak-anak yang tidak masuk ke sekolah tujuan sebelumnya, kemudian mendaftar di sekolah tersebut. Akibatnya anaknya mengalami penurunan peringkat sehingga orang tuanya merasa anaknya berpotensi tidak terpetakan di sekolah negeri," katanya.

Terkait insiden protes yang terjadi di kantor Disdik Jawa Barat, Dedi mengungkapkan bahwa petugas sebenarnya telah berupaya membantu. 

Namun, orang tua yang bersangkutan disebut enggan memberikan identitas anak maupun sekolah tujuan yang dimaksud.