Dedi Mulyadi Buka Suara Usai Kisruh SPMB Jabar, Anak Tak Lolos Sekolah Negeri Dijamin Bisa Sekolah Gratis di Swasta

tvOnenews.com - Polemik penerimaan siswa baru kembali menjadi sorotan di Jawa Barat. Setelah berbagai keluhan dan protes bermunculan terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK negeri, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya menenangkan keresahan masyarakat dengan menawarkan solusi bagi siswa yang gagal mendapatkan kursi di sekolah negeri.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menegaskan bahwa akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap menjadi prioritas pemerintah daerah. 

Menurutnya, keterbatasan daya tampung sekolah negeri tidak boleh menjadi alasan bagi siswa untuk kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan menengah.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul kisruh proses Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) yang memicu kemarahan sejumlah orang tua. 

Dalam beberapa hari terakhir, publik ramai membahas berbagai kasus siswa yang terancam tidak memperoleh sekolah tujuan meskipun telah mengikuti seluruh tahapan pendaftaran. 

Situasi ini bahkan memunculkan aksi protes di lingkungan Dinas Pendidikan Jawa Barat yang menjadi perbincangan luas di media sosial.

Baca Juga

Pimpin Upacara Peringatan Hari Pahlawan 2026, Gubernur Khofifah Ajak Masyarakat Teladani Perjuangan Pahlawan Melalui Penguatan Persatuan, Pengabdian dan Kepedulian Sosial

Pemprov Jabar Jamin Pendidikan Gratis di Sekolah Swasta

Sebagai langkah untuk mengatasi keterbatasan kapasitas SMA dan SMK negeri, Dedi Mulyadi memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menanggung biaya pendidikan siswa dari keluarga tidak mampu yang harus melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.

Menurut Dedi, kebijakan tersebut ditujukan khusus bagi masyarakat yang masuk kategori ekonomi rentan dan terdampak karena tidak lolos dalam proses SPMB.

"Bagi yang tidak berkesempatan terpetakan di sekolah negeri, masih ada sekolah swasta. Bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjamin biaya pendidikan gratis untuk anak-anak miskin di sekolah-sekolah swasta," kata Dedi dalam keterangannya di Bandung, Jumat (12/6/26).

Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi solusi konkret bagi ribuan calon siswa yang tidak memperoleh kursi di sekolah negeri akibat tingginya persaingan dan keterbatasan jumlah ruang belajar yang tersedia.

Dedi menekankan bahwa tujuan utama pemerintah adalah memastikan seluruh anak tetap mendapatkan hak pendidikan, terlepas dari apakah mereka bersekolah di lembaga negeri maupun swasta.

## Dedi Akui Keterbatasan Sekolah Negeri Jadi Kesalahan Pemerintah

Di tengah derasnya kritik yang ditujukan kepada pemerintah daerah, Dedi memilih mengambil sikap terbuka. Ia menilai kemarahan para orang tua yang anaknya gagal lolos SPMB bukanlah sesuatu yang harus disalahkan.

Menurutnya, kondisi tersebut justru mencerminkan belum optimalnya pemerintah dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat.

"Hari ini apabila banyak orang tua marah karena anak-anaknya tidak terpetakan di sekolah negeri, bukan kesalahan orang tua, tetapi kesalahan kami sebagai penyelenggara negara," ujar Dedi.

Ia mengakui hingga saat ini pemerintah belum mampu menyediakan sekolah negeri dan tenaga pendidik negeri yang dapat menampung seluruh peserta didik di Jawa Barat.

"Karena kami belum bisa menyiapkan sekolah negeri bagi seluruh rakyat, guru negeri bagi seluruh rakyat. Itu kesalahannya," ucapnya.

Pernyataan tersebut muncul setelah viralnya aksi seorang orang tua murid yang meluapkan emosinya di kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat lantaran khawatir anaknya tidak mendapatkan tempat di sekolah negeri.

Dedi menilai pemerintah harus siap menerima berbagai bentuk kritik maupun luapan emosi masyarakat selama pelayanan publik belum sepenuhnya memenuhi harapan warga.

Soroti Sistem Pemetaan dan Wacana Kembalinya NEM

Lebih lanjut, Dedi menjelaskan bahwa ketatnya persaingan dalam SPMB tahun ini tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan kuota. 

Menurutnya, kondisi tersebut juga diperparah oleh masuknya pendaftar dari luar wilayah pemetaan yang memilih sekolah-sekolah tertentu.

Akibatnya, banyak calon siswa yang sebelumnya berada dalam posisi aman justru mengalami penurunan peringkat karena bertambahnya jumlah pesaing.

"Tanpa pemetaan, anaknya mendapat saingan dari para pendaftar baru dan anak-anak yang tidak masuk ke sekolah tujuan sebelumnya, kemudian mendaftar di sekolah tersebut. Akibatnya anaknya mengalami penurunan peringkat sehingga orang tuanya merasa anaknya berpotensi tidak terpetakan di sekolah negeri," katanya.

Terkait insiden protes yang terjadi di kantor Disdik Jawa Barat, Dedi mengungkapkan bahwa petugas sebenarnya telah berupaya membantu. 

Namun, orang tua yang bersangkutan disebut enggan memberikan identitas anak maupun sekolah tujuan yang dimaksud.

"Beliau bilang akan mencabut data, tetapi tidak memberikan data. Tapi tidak apa-apa. Pemerintah harus bersedia menerima emosi apa pun dari warganya. Yang penting, kita ingin memberikan layanan yang terbaik," ujarnya.

Di sisi lain, Dedi juga menanggapi aspirasi masyarakat yang menginginkan sistem penerimaan siswa kembali menggunakan parameter Nilai Ebtanas Murni (NEM) atau nilai ujian. Menurutnya, gagasan tersebut cukup sejalan dengan pandangannya karena dinilai lebih sederhana dan mudah dipahami masyarakat.

Namun, ia menegaskan bahwa aturan mengenai sistem kelulusan dan penerimaan peserta didik sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Ketentuan tentang kelulusan dan ketentuan tentang masuk sekolah negeri semuanya sudah diatur oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami hanya mengikuti ketentuan dan menyelaraskan apa yang ditetapkan kementerian," ujarnya.

Bahkan dengan nada bercanda, Dedi menyatakan bahwa apabila kewenangan tersebut berada di tangannya, ia akan membuat proses penerimaan siswa menjadi lebih sederhana.

"Kalau diberikan kewenangan kepada saya, akan saya buat semudah-mudahnya," tutur Dedi.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa di tengah keterbatasan daya tampung sekolah negeri, pemerintah daerah berupaya memastikan tidak ada anak dari keluarga kurang mampu yang kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan hanya karena persoalan biaya. (udn)