Bupati menyatakan, pemrintah daerah mendukung penuh kegiatan yang dilakukan BPS seperti konsultasi Forum Konsultasi Publik (FKP) Regsosek dan Sensus Pertanian 2023 ini. Di antaranya dengan menghadirkan para camat dan kepala desa di kabupaten Semarang.
"Saya meminta para pemangku kepentingan untuk mencermati data hasil kegiatan registrasi sosial ekonomi (Regsosek) tahun 2022 dengan baik. Jangan sampai ada kepentingan sepihak yang mempengaruhi data yang akan ditetapkan nantinya," katanya.
Bupati juga mengatakan, selama ini ada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang menjadi acuan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu.
"Jika data hasil Regsosek ini dapat disusun realistis, dapat dimanfaatkan sesuai kondisi sebenarnya. Sehingga berbagai program perlindungan sosial dapat tepat sasaran," pungkasnya. (abc/buz)
Load more