Butuh Solusi Peredaran Minol, Asosiasi Minuman Beralkohol Diskusi dengan Pemkab Banyuwangi

Banyuwangi, tvOnenews.com – Semakin meningkatnya peredaran minuman beralkohol (Minol) tak berizin di Kabupaten Banyuwangi, membuat sejumlah pelaku usaha retail dan distributor yang sudah berizin menjadi resah. Lantaran makin tidak terbendung, akhirnya sejumlah pengusaha minol mengajak bea cukai, kepolisian dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk duduk bersama, mencari solusi.

Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi Agustinus Harsono mengungkapkan, terkait regulasi peredaran minuman beralkohol dan minuman keras di Kabupaten Banyuwangi sudah diatur. Aturan yang berlaku saat ini, ada empat lokasi yang bisa menjual secara ecer minol dan miras. Diantaranya di Hotel Kokoon, Hotel Ketapang Indah, Hotel Mirah dan Marina Boom.

Hal tersebut sebagai bagian untuk mengakomodir kehidupan sosial masyarakat di Banyuwangi. Meski demikian, pihaknya berharap seluruh sektor usaha bisa berjalan dan pelaku usaha bisa berjalan bersama-sama dengan pemerintah.

“Kita sama-sama mencari solusi mungkin ada permasalahan dan sebagainya ada kendala kita diskusi bareng gimana sesuai aturan di mana sesuai dengan permohonan dari teman-teman ada sesuatu yang menghambat atau ada permasalahan-permasalahan kita siap diskusi,” ungkap Agus, Kamis (30/5/2024).

Ia juga menegaskan, sejak tahun 2024 Pemkab Banyuwangi sudah tidak mengenakan pajak retribusi pada minuman beralkohol. Hal tersebut didasarkan pada UU No. 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

“Undang-undang no 1 tahun 2022 tentang keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu sudah ditiadakan kalau sesuai yang lama itu undang-undang no 28 tahun 2009 itu masih ada retribusi, kalau sekarang masih ada retribusi bisa dilaporkan kepada kami,” tegas Agus.

Baca Juga

Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk Membludak

Sementara Unit Perizinan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Bea Cukai Banyuwangi Irsan Sahrir menambahkan, pihaknya merupakan pintu terakhir dalam perizinan. Setelah seluruh perizinan di tingkat daerah clear maka pihaknya dengan mudah mengeluarkan perizinan di tingkat nasional.

“Kalau Pemda sudah memberikan izin karena secara kearifan lokal maka kita mengizinkan karena undang-undang cukai itu sifatnya satu Indonesia tidak cuma mengurus suatu daerah,” terang Sahrir.