Datangi Kejari Kabupaten Lumajang Saat Ramai Kasus Dugaan Korupsi Pisang Mas Kirana, Kadis Pertanian : Lapor PMK

Lumajang, Jawa Timur - Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang, Hairil Diani mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Lumajang, di tengah ramainya kasus dugaan korupsi program pembibitan pisang mas kirana 2020 di Lumajang, Senin (8/8). 

Hairil tiba di Kantor Kejari Lumajang sekitar pukul 10.30 WIB, bersama Kepala Dinas Pariwisata, Yuli Harismawati. 

Pantauan di lokasi, keduanya datang saat puluhan mahasiswa menyampaikan tuntutannya kepada Kejaksaan untuk segera menetapkan nama tersangka dugaan korupsi pisang mas kirana. Sekitar satu jam, Hairil dan Yuli berada di dalam Kantor Kejari Lumajang. 

Saat dikonfirmsi perihal kedatangannya ke Kantor Kejari Lumajang, Hairil mengatakan, ia dipanggil untuk melaporkan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Lumajang.
 
Menurutnya, wabah PMK yang sempat tinggi di Lumajang menjadi perhatian khusus Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang kabarnya akan berkunjung ke Kantor Kejari. 

"Saya tadi dimintai data berkaitan dengan PMK, karena informasinya Kajati kunjungan di Jember juga menanyakan soal PMK, jadi perhatian beliau cukup besar dengan PMK ini," kata Hairil di Kantor Kejaksaan Negeri Lumajang.

Hairil menambahkan, pihaknya belum pernah dimintai keterangan oleh pihak Kejaksaan soal dugaan korupsi pisang mas kirana. 

Selain itu, Hairil juga menegaskan, saat ada program pembibitan pisang mas kirana di tahun 2020, dirinya belum menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang. 

"Belum pernah, bukan era saya," pungkasnya.
 
Untuk diketahui, Kejari Lumajang tengah mengusut kasus dugaan korupsi program pembibitan pisang mas kirana pada tahun 2020. 

Program itu, dianggarkan melalui dana APBN senilai Rp1,4 miliar yang diturunkan melalui Kementerian Pertanian. Diduga uang negara itu dikorupsi oleh tiga oknum pejabat dinas di Kabupaten Lumajang dan satu rekanan penyedia bibit pisang. 

Saat pengadaan bibit pisang berlangsung, ternyata sudah banyak warga yang menanam pisang mas kirana, sehingga program pengadaan bibit itu diganti dengan uang tunai. 

Petani yang sudah menanam, diganti dengan uang tunai senilai Rp2000 - Rp 000 per bibit. Sedangkan, laporan pertanggungjawaban yang dikirimkan kepada Kementerian, harga setiap bibit yakni Rp6300.
 
Akibatnya, negara mengalami kerugian sampai Rp800 juta dari program pembibitan pisang di Lumajang. (wso/hen)