Petakan Titik Rawan Korupsi, KPK Lakukan Koordinasi dengan Kadin Jatim dan Asosiasi

Sementara anggota Alfi Budi Laksono juga mengkritisi masih banyaknya pungli yang terjadi di pelabuhan. Dalam hal ini, ia mempertanyakan dua hal. Pertama tentang sejauh mana batas-batas kewenangan penegak hukum di wilayah pelabuhan.

Ia mengambil contoh, saat polisi memeriksa barang, sejauh mana kewenangan mereka karena sering terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kedua, perlakuan regulasi tanpa ada sosialisasi lebih dahulu.

"Sesuatu yang mendadak pasti menimbulkan biaya," tandasnya.

Pada kesempatan tersebut, juga muncul keluhan program Tol Laut yang ternyata dinilai sangat merugikan pelayaran swasta, karena tidak bisa bersaing dengan pelayaran bersubsidi. Padahal pada kenyataannya, program tersebut hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang dan tidak berdampak signifikan terhadap penurunan harga barang di daerah terpencil yang dituju. 

Menanggapi keluhan-keluhan tersebut, Teguh berjanji akan menindaklanjuti dan mendalaminya. Agar kedepan keluhan pengusaha bisa tertampung, KPK akan meminta lembaga terkait untuk membuka saluran yang terintegrasi dengan KPK, sehingga nantinya KPK akan dengan mudah mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah, khususnya di lingkup pengusaha. (hen)