Banjir Rutin di Kawasan Rawa Jati, PSI Ingatkan Pembangunan Dry Dam Ciawi yang Mandeg Harus Segera Diselesaikan

Jakarta- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengingatkan program Dry Dam Ciawi yang mandeg. PSI menilai program pembangunan nasional ini diharapkan dapat mengurangi banjir yang selalu menyapa kawasan Rawa Jati, Jakarta Selatan.

Dari kondisi yang terlihat di lokasi kejadian, luapan air Kali Ciliwung di kawasan tersebut telah keluar dari bibir jembatan kuning.

Tentu saja membuat masyarakat di area jembatan kuning mengeluhkan sejumlah program Pemprov DKI Jakarta yang belum bisa ditunaikan untuk mengurai masalah banjir di Rawajati.

Salah satu warga di Ciliwung Kecil, kelurahan Rawajati Ida (34) mengatakan bahwa banjir di jembatan kuning sudah menjadi langganan tiap tahunnya.

Namun, saat di bawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) dan diteruskan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur banjir di kawasan ini berhasil sejenak teratasi.

"Dari dulu memang sudah langganan banjir di kawasan jembatan kuning. Tapi berhasil juga sempet tuh enggak banjir jaman Jokowi sama Ahok. Karena hampir tiap hari ada tuh kayak alat berat (ekskavator) bawa sampah di kali sini sebelum musim banjir tiba. Sekarang mah boro-boro ada yang bersihin," Ujarnya saat ditemui oleh pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Sabtu (16/07/2022).

Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Yunius Suwantoro mengaku prihatin dengan banjir di kawasan Rawajati yang terus terjadi saat musim penghujan tiba.

Pengakuan lainnya dari beberapa warga sekitar bahwa setiap hujan di Bogor dan Depok sampai seharian, maka pasti akan banjir di rumahnya setinggi pintu lantai satu.

Oleh sebab itu, Yunius yang juga aktivis sosial itu juga menyayangkan adanya penghentian program yang tidak dijalankan lagi di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta sekarang.

Selain itu, kondisi lainnya yang terpantau saat kunjungan Yunius suwantoro beserta kader PSI lainnya terlihat sejumlah kantung banjir untuk mereduksi volume air masuk ke area jembatan kuning.

Namun, keberadaan karung banjir tersebut belum mampu menghalau volume air sungai masuk ke area warga kampung Rawajati dan sekitarnya.

Mantan Ketua DPC PSI  kabupaten Bogor tahun 2018-2019 itu pun mengingatkan kembali sejumlah program Ahok lainnya yang belum dilaksanakan oleh Gubernur DKI Jakarta  sekarang.

Pembangunan dua bendungan kering atau dry dam yaitu Bendungan Ciawi dan Sukamahi yang dibangun wajib segera di selesaikan dan di gunakan.

"Program penanggulangan banjir jakarta sebenarnya sudah ada sejak jaman Ahok, tetapi tidak berlanjut dan sempat terhenti karena gubernur saat ini tidak menindaklanjuti program tanggul di pinggir sungai, " terangnya.

Seperti diketahui bahwa pembangunan dry dam Ciawi dan Sukamahi ini merupakan salah satu road map utama pemerintah untuk menanggulangi banjir di ibukota. Tadinya pembangunan bendungan Ciawi dan Sukamahi akan menjadi prioritas Jakarta sebagai kawasan hilir sungai Ciliwung dengan sejumlah pejabat terkait.

Antara lain menggandeng pejabat Walikota Cimahi, Walikota Depok, sampai Gubernur Jawa Barat dengan asumsi pengerjaan segera ditunaikan sampai target pada pertengahan tahun 2022.

Sayangnya, program tersebut urung dilakukan dan mengalami molor pengerjaan sekitar dua tahun dari target awal.

Keterlambatan penyelesaian proyek ini turut berdampak pada kehidupan sejumlah warga Ciliwung hulu yakni Desa Cipayung, Desa Gadog, dan Desa Sukakarya di wilayah Kecamatan Megamendung serta Desa Kopo di wilayah Kecamatan Cisarua. Bendungan Sukamahi berada di hulu Sungai Cisukabirus (anak Sungai Ciliwung), tepatnya di Desa Sukamahi, Kecamatan Megamendung.

Sampai berdampak pula kepada warga kepada warga ciliwung hilir Rawajati, Ciliwung Kecil, Cililitan, dan sekitarnya.

Maka Yunius berharap, kondisi ini harus segera diselesaikan sebagai pekerjaan rumah (PR) untuk ibukota DKI Jakarta ini. Proyeksi pertama yang harus segera ditangani adalah segera selesaikan bendungan di kab.Bogor. Kedua, membuat tanggul sepanjang bantaran sungai Ciliwung.

Yunius juga menyadari bahwa pembangunan kedua bendungan di Ciawi dan Cimahi  menjadi tanggungjawab juga oleh pemerintah pusat, khususnya Menteri PUPR, Basuki Hadimuljo.

Menteri Basuki Hadimuljo juga diakui oleh Yunius suwnatoro memang sudah mencanangkan pembangunan waduk di kedua tempat ini akan segera selesai Agustus 2022 lalu.

Namun lagi-lagi proyek pembangunan tanggul terkendala oleh Gubenur sekarang yang dinilai tidak dapat berkomunikasi dengan baik.

Kader PSI tersebut menilai bahwa sosok Gubenur DKI sekarang dinilai tidak bisa menjalani komunikasi dua arah antara pemerintah pusat yakni PUPR dan Pemrov DKI Jakarta yang menjadi jalan buntu proyek ini mengendap selama dua tahun.

"Kedua bendungan yang merupakan bagian dari rencana induk sistem pengendalian banjir (flood control) kawasan Metropolitan Jakarta ini semoga tidak menghadapi kendala yang berarti dan sesuai dengan schedule yang dijadwalkan. Warga Jakarta, khususnya yang bermukim sekitaran Ciliwung sangat mengharapkan pembangunan nya segera selesai," tuturnya.

Yunius suwantoro berharap nantinya pembangunan bendungan nantinya tidak hanya sebagai bagian dari rencana induk (master plan) pengendalian banjir Ibu Kota Jakarta, tetapi juga pengembangan ekowisata kawasan Puncak Bogor dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan mengedepankan perlindungan ekosistem.

Setelah selesai dibangun, kedua bendungan ini diyakini bisa membantu mengurangi intensitas banjir di Jakarta.

"Bendungan Ciawi dan Sukamahi merupakan bagian dari rencana induk sistem pengendalian banjir dari hulu hingga hilir. Bendungan ini bertujuan mengurangi kerentanan banjir Jakarta, diharapkan bakal mampu mereduksi banjir Sungai Ciliwung hingga 30 persen," kata dia.

Sayangnya master plan tersebut belum bisa diwujudkan sekarang.

"Gubernur DKI sekarang lebih suka memasuki air ke dalam tanah dengan membuat  lubang drainase vertikal ke dalam tanah yang dibuat di pinggir jalan sampai ada yang di tengah jalan akhirnya menimbulkan genangan air baru air yg terjebak di dalam lubang," ujar Yunius suwantoro

Yunius juga mengkritisi perihal kebijakan lubang biopori yang dipergunakan Gubenur DKI sekarang tersebut justru membuat masalah baru terjadi. Sebab, genangan air yang disebabkan lubang biopori di pinggir dan di tengah jalan lalu lintas dapat menyebabkan kecelakan bahkan merusak kontur tanah atau kontur jalan yang bisa membuat ambles badan jalan.

DKI Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia yang mempunyai masalah besar dan tak kunjung selesai jika banjir tidak segera terselesaikan. Dimana kita ketahui DKI Jakarta adalah dataran rendah sehingga air akan meluncur ke DKI Jakarta dari daerah bogor.(ppk)