Menkominfo Buka DEWG Presidensi G20 di Labuan Bajo, Beberkan Proyek Fiber Optik Indonesia

Labuan Bajo, NTT - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, membuka pertemuan ketiga Digital Economy Working Group Meeting (DEWG) Presidensi G20 yang akan berlangsung di Hotel Meruorah Komodo, Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur, Rabu (20/07/2022). 

"Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur hulu, pemerintah mendorong agar infrastruktur hilir digital juga kita kembangkan," kata Menkominfo0 di Labuan Bajo. 

Dalam pertemuan ketiga DEWG ini, pemerintah Indonesia dan 20 delegasi yang hadir secara fisik maupun virtual dari negara-negara anggota G20 akan mendiskusikan kerja sama penanganan aliran data lintas batas dan fondasi yang kuat untuk pemahaman mengenai aliran data lintas batas negara. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan, pertemuan ini sejalan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang berjalan. 

"Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur hulu, pemerintah mendorong agar infrastruktur hilir digital juga kita kembangkan," kata Johnny di Labuan Bajo. 

Ia menambahkan, pemerintah Indonesia saat ini juga sedang membangun jaringan fiber optik sepanjang kurang lebih 12.100 km di darat dan laut. 

"Ini untuk menyambung semua titik-titik fiber optik. Nanti Indonesia memiliki tidak kurang dari 372.000 km fiber optik," beber dia. 

DEWG merupakan pertemuan kelompok kerja ekonomi digital yang pertama kali dilaksanakan pada Presidensi G20 Indonesia tahun ini, setelah elevasi dari Digital Economy Task Force (DETF) pada Presidensi G20 Italia, Agustus tahun 2021 lalu.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan tiga agenda atau isu prioritas dalam penyelenggaraan DEWG, yakni Post Covid-19 Recovery and Connectivity, Digital Skills and Digital Literacy, serta Cross-Border Data Flow and Data Free-Flow with Trust. Ketiga isu tersebut diharapkan mendorong ruang digital bermanfaat dan data yang bernilai tinggi secara ekonomis. Selain itu juga memperhatikan aspek kedaulatan data dalam kaitan dengan geopolitik dan geostrategis. 

Melalui DEWG, Pemerintah Indonesia telah menetapkan prinsip-prinsip tata kelola data yang diletakkan di dalam perundingan-perundingan seperti yang berkaitan dengan Lawfulness, Fairness, Transparency, dan Reciprocity. (VIB/ask)