Penjara di Rumah Pribadi Bupati Langkat, FSPMI Sumut: Segera Bentuk Tim Independen

Medan, Sumatera Utara - Penemuan adanya penjara khusus di dalam rumah pribadi  Bupati Langkat, Terbit Rencana Peranginangin, menuai sejumlah spekulasi. Salah satunya, sebagai tempat penahanan buruh perkebunan milik Bupati Langkat, dan penjara khusus ini telah ada sejak 10 tahun lalu.

Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak mengatakan, jika kerangkeng atau penjara khusus di rumah Bupati Langkat, disinyalir sebagai tempat rehabilitasi para pengguna narkoba.

Para pengguna narkoba ini nantinya akan dipekerjakan di perkebunan sawit milik Bupati Terbit Rencana Perangin-angin, yang saat ini tengah jadi tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Panca Simanjuntak menjelaskan, tempat rehabilitasi tersebut ternyata tidak mengantongi izin dari pihak terkait atau otoritas tertentu. 

Sementara itu, Willy Agus Utomo, selaku Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Provinsi Sumatera Utara (FSPMI Sumut), menyampaikan harapannya agar penegak hukum segera membentuk Tim Independen terkait penjara khusus di dalam rumah Bupati Langkat tersebut.

"Kita berharap ada Tim Independen yang meliputi Polisi, Komnas HAM, Kontras, Kementrian Tenaga Kerja, Kejaksaan, DPR dan Pemerintah Provinsi Sumut, agar semua terang benderang apa lagi itu sudah berlangsung 10 tahun lamanya," Ungkap Willy Agus Utomo, Senin (24/1/2022).

Menurut Willy, keterangan Kapolda Sumut itu hanya masih pernyataan sepihak dari yang bersangkutan atau pemilik penjara, sedang keterangan dari pihak lain seperti para buruh di perusahaan milik sang Bupati Langkat juga perlu diambil keterangannya.

"Termasuk pihak lainnya yang mengetahui peruntukan kerangkeng di rumah pribadi itu, kalau bisa yang sedang dikerangkeng yang beredar media sosial sekira berjumlah sepuluhan orang itu, kami minta mereka diamankan dari situ oleh tim Independen sebagai saksi kunci," ujar Willy. 

Willy menambahkan, bagaimanapun kasus ini harus segera diungkap, apalagi warga sipil tak memiliki hak untuk memenjarakan orang.

"Apapun alasannya itu tidak boleh, bagaimanapun pihak sipil tidak punya kewenangan memenjarakan orang, apa lagi ada kaitannya dengan ketenagakerjaan, PPNS Disnaker saja yang punya wewenang menegakkan hukum pidana ketenagakerjaan tidak boleh memiliki sel khusus dalam protapnya," pungkas Willy. (Fahmi/mii)