Melepas Belenggu Fiskal: DPRD Pariaman Desak Kemandirian, Pemko Tantang Legislatif Beraksi

Pariaman, tvOnenews.com – Kota Pariaman berada di persimpangan menuju kemandirian ekonomi. Meski tahun anggaran 2025 telah dilalui, ketergantungan finansial terhadap pemerintah pusat masih menjadi “lampu kuning” yang menuntut perubahan mendasar dalam arah pembangunan daerah.

Dalam Rapat Paripurna penyampaian rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Pariaman Tahun 2025 di ruang sidang utama DPRD, Rabu (29/4), kondisi riil postur anggaran daerah dibedah secara terbuka.

Ironi Anggaran: PAD Tak Sampai Dua Digit

Ketua DPRD Kota Pariaman, Muhajir Muslim, membuka sidang dengan pesan tegas. Ia menekankan bahwa efisiensi bukan sekadar pemangkasan anggaran, melainkan strategi untuk mencapai kemandirian.

“Pariaman tidak boleh terus-menerus bergantung pada pusat. Kita memiliki pariwisata yang eksotis dan sektor pertanian yang subur. Itu adalah modal utama untuk mandiri,” tegasnya.

Namun, data menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Anggota DPRD, Dicky Samardi, saat membacakan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus), mengungkapkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pariaman hanya sebesar 9,26 persen. Artinya, lebih dari 90 persen pembangunan kota ini masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Baca Juga

Kapolres Sukoharjo Hingga Kasat Reskrim Dinonaktifkan Buntut Penggeledahan Pesantren Hamalatul Quran

“Ini merupakan potret ketergantungan fiskal yang serius. Realisasi PAD hanya mencapai Rp620,43 miliar atau 94,61 persen dari target. Kita belum mampu mencapai angka 100 persen pada sektor yang seharusnya menjadi motor utama kemandirian,” ujarnya.

Belanja Pegawai “Gemuk”, Belanja Publik Terhimpit

Kritik tidak berhenti pada sektor pendapatan. DPRD juga menyoroti struktur belanja daerah yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat. Sebanyak 53,04 persen anggaran justru terserap untuk belanja pegawai.

Pansus merekomendasikan agar pemerintah daerah melakukan efisiensi pada belanja pegawai dan mengalihkan anggaran ke program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Kolaborasi Progresif: Satu Dewan, Satu Event

Menanggapi kritik tersebut, Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, tidak hanya memberikan pembelaan, tetapi juga mengajukan tantangan konstruktif kepada DPRD.

Ia menawarkan strategi aktivasi ekonomi berbasis kegiatan (event).

“Kita tidak bisa lagi bekerja dalam sekat-sekat administratif. Saya menantang setiap anggota DPRD untuk menginisiasi minimal satu kegiatan tahunan di daerah pemilihannya,” ujarnya.

Menurutnya, jika setiap anggota dewan mampu menciptakan satu momentum ekonomi, baik di sektor kreatif, budaya, maupun olahraga—maka perputaran ekonomi masyarakat akan meningkat. Langkah ini diyakini dapat:
      Meningkatkan PAD melalui pajak hiburan dan retribusi,
      Menggerakkan UMKM lokal di sekitar lokasi kegiatan,
      Mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat secara bertahap.

Menuju Pariaman Emas

Rapat Paripurna ini bukan sekadar formalitas penutupan laporan anggaran, melainkan momentum penting bagi eksekutif dan legislatif untuk menyatukan visi.

Pesannya jelas: Pariaman harus berhenti menjadi daerah yang hanya menunggu alokasi dana dan mulai bertransformasi menjadi daerah yang mampu menciptakan peluang.

Kini, tanggung jawab kemandirian fiskal berada di tangan kedua lembaga tersebut. Apakah rekomendasi ini akan menjadi sekadar dokumen administratif, atau justru menjadi pijakan menuju Pariaman yang lebih mandiri dan tangguh pada 2026? Masyarakat menantikan bukti nyata.