Gerudug DPD RI DIY, Puluhan Aktivis Demokrasi Dukung Pembentukan Pansus Hak Angket Pemilu 2024

Yogyakarta, tvOnenews.com - Puluhan aktivis demokrasi yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Untuk Demokrasi dan Keadilan (GARDA), Kamis (7/3) pukul 11.00 WIB menggerudug kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Kedatangan para aktivis di kantor DPD RI DIY di Jalan Kusumanegara No 133 Muja-Muju Yogyakarta, untuk memberikan dukungan politik atas langkah yang sudah ditempuh DPD RI membentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024.

Koordinator Lapangan GARDA, Endro Gunawan menyampaikan, bahwa para aktivis demokrasi dan masyarakat di Yogyakarta ini sudah melayangkan surat audiensi kepada empat senator DPD RI DIY yakni GKR. Hemas, Muhammad Afnan Hadikusumo, Hilmy Muhammad dan Hafidh Asrom. Sebagian senator akan menerima kedatangan GARDA.

"Kita mendukung DPD RI untuk segera membentuk pansus hak angket Pemilu 2024. GARDA mengundang masyarakat yang menaruh kepedulian terhadap nasib bangsa untuk hadir dan turut menyurakan pentingnya para anggota legislatif baik DPR RI maupun DPD RI mendorong dilakukannya hak angket guna menyelidiki indikasi kuat telah terjadi dugaan pelanggaran dalam rangkaian proses tahapan pemilu 2024," jelas Endro Gunawan.

Ia menyebutkan, GARDA menilai pemilu sebagai instrumen demokrasi telah cacat etik dan moral sejak awal akibat mall praktek kekuasaan akibat _cawe-cawe_ yang kebablasan yang dilakukan Presiden Joko Widodo dengan tujuan memenangkan anaknya.

"Tahapan pemilu pun diwarnai dengan berbagai preseden yang mencederai semangat jujur, adil dan bermartabat dengan maraknnya laporan adanya mobilisasi dukungan kepada yang dilakukan kepala desa, aparatur pemerintah dan surat suara yang dicoblosi terlebih dahulu paslon capres dan cawapres tertentu. Paling mutakhir adalah kisruhnya rekapitulasi suara yang diduga kuat terjadi penggelembungan suara,"ujarnya. 

Suara-suara kalangan sivitas perguruan tinggi, para tokoh-tokoh bangsa temasuk media massa yang selama ini nyaring menyuarakan berbagai tindakan yang mencederai semangat reformasi semestinya didengar presiden. Namun rupanya Presiden mengabaikannya.

Karena itu, GARDA mendesak kalangan legislatif di DPR RI segera menggulirkan hak angket guna mengusut dan membongkar berbagai dugaan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk politisasi bansos untuk mempengaruhi pilihan masyarakat dan pelanggaran-pelanggaran pemilu. Pemerintah pusat mesti bertanggung jawab atas kegaduhan ini.

"Para aktivis menyerukan kepada pemerintah untuk segera mengebdalikan dan menurunkan lonjakan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat yang semakin melambung terutama harga beras, telur dan lainnya,"pungkasnya. (nur/buz)