Penolakan Pilkada Lewat DPRD Menguat, BEM Nusantara DIY Soroti Risiko Money Politic Lebih Besar

Yogyakarta, tvOnenews.com - Penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui legislatif semakin menguat. Gelombang penolakan ditandai lewat aksi demo yang dilakukan oleh BEM Nusantara DIY di Kantor DPRD DIY pada Rabu (14/1/2026).

Dalam unjuk rasa tersebut, mereka menyoroti risiko meningkatkanya praktik money politic atau politik uang jika mekanisme ini diterapkan.

Koordinator Daerah BEM Nusantara DIY, Muhammad Nusthaoni menyatakan, Pilkada melalui DPRD berpotensi memicu transaksi politik di balik meja sehingga mengurangi transparansi dan akuntabilitas. Apalagi, wacana ini muncul dengan dalih efisiensi anggaran.

"Kalau pun nantinya dipilih langsung oleh DPRD, tetap terjadi money politic malah justru anggarannya lebih besar karena bukan ke rakyat tapi langsung orang-orang besar yang ada di pejabat istana sana," kata Muhammad disela aksi. 

Selain itu, pelaksanaan Pilkada melalui legislatif disebut-sebut menciderai amanat reformasi. 

"Karena dulu telah disepakati bersama bahwa pilkada harus dari rakyat oleh rakyat. Serta, dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil," ucapnya.

Baca Juga

1,56 Juta Penumpang Tercatat Menggunakan Kereta Api Bandara YIA selama Januari hingga Juli 2026

Di lokasi yang sama, Presiden Mahasiswa (Presma) UIN Sunan Kalijaga, Dias Habibie mengungkap hal senada.

Apabila, wacana pilkada lewat DPRD dengan alasan efisiensi anggaran, meminimalisir konflik horizontal antar masyarakat dan meminimalisir money politic yang dilakukan oleh calon kepala daerah kepada masyarakat terkait jual-beli suara justru salah besar. 

"Kita bisa lihat kalau misalnya pilkada dilaksanakan oleh DPRD, money politic tidak bisa dijamin hilang. Justru, alirannya akan lebih besar nominalnya dan tidak mengalir di rakyat, tapi pindah ke kursi perwakilan," terangnya.

Menurutnya, demokrasi ini adalah hak yang substansial. Sedangkan, soal efisiensi anggaran adalah hal teknis. Karena itu, jangan sampai mengorbankan hal-hal yang substansial yaitu hak demokrasi rakyat hanya untuk alasan efisiensi anggaran. Padahal bukan kesalahan rakyat yang memilih, melainkan manajemen penyelenggaraan pilkada yang masih harus diperbaiki. 

Dias pun mencurigai bila munculnya wacana ini merupakan cara pemerintah melihat respon dari masyarakat.

"Hanya cek ombak pemerintah saja. Kira-kira ketika pilkada lewat DPRD, masyarakat akan merespon tidak? Kalau misalkan masyarakat tidak merespon, jangan-jangan pemerintah punya legitimasi suatu saat di masa depan, UUD bisa diamandemen. Bahkan, kepala negara, kepala pemerintahan, presiden bisa dipilih lewat MPR lagi," kata Dias.