Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyoroti sejumlah provinsi yang mengalami tingkat inflasi tertinggi di beberapa wilayah Indonesia di atas 6 persen saat membuka Rakornas Inflasi Tahun 2022, di Istana Negara, Jakarta.

Lima provinsi itu antara lain Jambi yang berada di angka 8,55 persen, Sumatra Barat 8,01 persen, Kepulauan Bangka Belitung 7,77 persen, Riau 7,04 persen, dan Aceh 6,97 persen.

Jokowi pun meminta dengan adanya data tersebut bagi setiap kepala daerah yang masing-masing mengalami tingkat inflasi tertinggi diharapkan untuk mendeteksi penyebab dan dicari solusinya agar dapat turun.

“Tolong ini dilihat secara detail yang menyebabkan ini apa, agar bisa kita selesaikan bersama-sama dan bisa turun lagi di bawah 5 (persen), syukur bisa di bawah 3 (persen),” papar Jokowi pada Kamis, (18/8/2022).

Tidak hanya itu, Jokowi juga meminta koordinasi antar kepala daerah untuk menekan kenaikan harga komoditas yang berdampak pada inflasi dengan mendatangkan komoditas tersebut dari daerah lain yang memiliki pasokan melimpah.

“Provinsi harus tahu, posisi inflasi saya di angka berapa. Nanti saya ke daerah saya tanya, jangan gelagapan enggak mengerti posisi inflasi provinsinya berada di angka berapa, mana yang tinggi, mana yang pada posisi normal, mana yang pada posisi rendah, lihat,” tegasnya.

Diketahui, sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjyo dalam laporannya di acara Rakornas tersebut menyampaikan inflasi pada bulan Juli 2022 di Indonesia mencapai 4,94 persen.

“Masih lebih rendah dari negara lain tapi melebihi dari batas atas sasaran 3 persen plus minus 1 persen,” ujar Perry.

Perry mengungkapkan inflasi ini terutama disebabkan oleh tingginya inflasi kelompok pangan bergejolak yang mencapai 11,47 persen, yang mestinya tidak lebih dari lima persen atau maksimal enam persen.

“Tekanan bersumber terutama dari kenaikan harga komoditas global akibat berlanjutnya ketegangan geopolitik di sejumlah negara yang mengganggu mata rantai pasokan global dan juga mendorong sejumlah negara melakukan kebijakan proteksionisme pangan,” ujar Perry. (pag/ree)