News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Menkeu Purbaya Singgung Pendapatannya Turun Sejak Jadi Menteri, Segini Gajinya Saat di LPS, Angkanya Capai…

Menkeu Purbaya blak-blakan soal gajinya turun setelah jadi menteri, padahal dulu di LPS bisa sentuh dua digit. Lalu berapa total gajinya kini di Kemenkeu?
Minggu, 21 September 2025 - 12:37 WIB
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.
Sumber :
  • tvOnenews.com/Abdul Gani Siregar

tvOnenews.com - Pengakuan jujur datang dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Dalam sebuah forum publik, Purbaya blak-blakan membandingkan pendapatannya saat masih menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan setelah resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan RI.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Topik ini langsung menjadi sorotan publik karena jarang sekali pejabat tinggi negara berbicara terbuka mengenai pendapatan pribadinya.

Terlebih lagi menyebut gajinya sebagai menteri justru lebih kecil dibanding masa jabatan sebelumnya.

Dalam forum Great Lecture: Transformasi Ekonomi Nasional yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Purbaya Yudhi Sadewa awalnya menekankan rasa syukurnya mendapat kepercayaan sebagai Menteri Keuangan.

Ia menyebut jabatan tersebut memberinya kesempatan berkontribusi lebih besar bagi bangsa, meski pada akhirnya mengungkap sisi lain yang cukup mengejutkan.

“Saya bersyukur ditunjuk sebagai Menteri Keuangan. Mungkin di posisi ini saya bisa berkontribusi lebih banyak dibanding di LPS,” ucap Purbaya.

Menkeu Purbaya

Namun, dengan nada santai, ia kemudian menyinggung fakta bahwa pendapatannya justru menurun drastis ketika pindah jabatan.

“Tapi, di sana (LPS) gajinya gede. Saya menikmati betul kerja di LPS 5 tahun, gaji gede, nggak ada bank gede yang bangkrut jadi nganggur,” ujarnya sambil berkelakar.

Purbaya kemudian menambahkan pengakuan blak-blakan ketika pertama kali resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan.

“Jadi, waktu dilantik jadi Menteri Keuangan saya tanya ke Sekjen, eh gaji di sini berapa? Sekian. Waduh turun gue,” ucapnya, yang langsung mengundang tawa audiens.

Ia menutup pernyataannya dengan kalimat yang kini ramai diperbincangkan di media sosial.

“Gengsinya lebih gede, tapi sepertinya gajinya lebih kecil," ungkapnya.

Pernyataan tersebut tentu membuat publik penasaran, sebenarnya berapa besar gaji seorang menteri dibandingkan dengan gaji pimpinan LPS.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2000, gaji pokok seorang menteri di Indonesia hanya Rp5.040.000 per bulan.

Namun, jumlah ini masih ditambah dengan tunjangan jabatan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 sebesar Rp13.608.000 per bulan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Tidak berhenti di situ, Menteri Keuangan juga mendapat tunjangan kinerja (tukin).

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2017, Menkeu berhak atas 150 persen dari tukin tertinggi di Kementerian Keuangan.

Halaman Selanjutnya :

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Waspada Status Siaga Gunung Semeru: Awan Panas Guguran Capai Jarak 2.500 Meter

Waspada Status Siaga Gunung Semeru: Awan Panas Guguran Capai Jarak 2.500 Meter

Gunung Semeru yang menjulang setinggi 3.676 meter di atas permukaan laut (mdpl) kembali menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik. 
Perkembangan Raperda Kampung Cerdas Surabaya, Fokus Sinkronisasi dengan Program Pemkot

Perkembangan Raperda Kampung Cerdas Surabaya, Fokus Sinkronisasi dengan Program Pemkot

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kampung Cerdas di DPRD Kota Surabaya terus berlanjut. Panitia Khusus (Pansus) kini memfokuskan pada tahap konsolidasi dan sinkronisasi dengan program yang telah berjalan di lingkungan Pemerintah Kota.
Babak Baru Izin SMK IDN Bogor Dicabut KDM: Sekolah Serahkan Bukti Tambahan, Desak Ombudsman Uji Dugaan Maladministrasi

Babak Baru Izin SMK IDN Bogor Dicabut KDM: Sekolah Serahkan Bukti Tambahan, Desak Ombudsman Uji Dugaan Maladministrasi

SMK IDN Boarding School Jonggol, Bogor menyerahkan bukti tambahan hingga minta Ombudsman bongkar dugaan penyimpangan SK Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (KDM).
Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi Kota Tua dalam waktu dekat. Wakil Gubernur Rano Karno akan menjadi penanggung jawab proyek tersebut.
Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Top Skor Final Four Proliga 2026. Dalam laga tersebut, Irina Voronkova mencetak 35 poin yang terdiri dari 28 attack points, 3 block points, dan 3 service ace
Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Selain aspek kompetensi, pengakuan internasional juga mulai menjadi pertimbangan penting. Hal ini berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja yang semakin terbuka di era globalisasi.

Trending

Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Top Skor Final Four Proliga 2026. Dalam laga tersebut, Irina Voronkova mencetak 35 poin yang terdiri dari 28 attack points, 3 block points, dan 3 service ace
Perkembangan Raperda Kampung Cerdas Surabaya, Fokus Sinkronisasi dengan Program Pemkot

Perkembangan Raperda Kampung Cerdas Surabaya, Fokus Sinkronisasi dengan Program Pemkot

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kampung Cerdas di DPRD Kota Surabaya terus berlanjut. Panitia Khusus (Pansus) kini memfokuskan pada tahap konsolidasi dan sinkronisasi dengan program yang telah berjalan di lingkungan Pemerintah Kota.
Babak Baru Izin SMK IDN Bogor Dicabut KDM: Sekolah Serahkan Bukti Tambahan, Desak Ombudsman Uji Dugaan Maladministrasi

Babak Baru Izin SMK IDN Bogor Dicabut KDM: Sekolah Serahkan Bukti Tambahan, Desak Ombudsman Uji Dugaan Maladministrasi

SMK IDN Boarding School Jonggol, Bogor menyerahkan bukti tambahan hingga minta Ombudsman bongkar dugaan penyimpangan SK Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (KDM).
Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi Kota Tua dalam waktu dekat. Wakil Gubernur Rano Karno akan menjadi penanggung jawab proyek tersebut.
Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Selain aspek kompetensi, pengakuan internasional juga mulai menjadi pertimbangan penting. Hal ini berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja yang semakin terbuka di era globalisasi.
Buntut Penonaktifan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Dedi Mulyadi Instruksikan Investigasi Penyebab Surat Edarannya Diabaikan

Buntut Penonaktifan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Dedi Mulyadi Instruksikan Investigasi Penyebab Surat Edarannya Diabaikan

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menginstruksikan Inspektorat serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengusut tuntas penyebab mandeknya implementasi kebijakan baru.
Pemain Naturalisasi Timnas Berbondong-bondong kembali Jadi Warga Negara Belanda setelah Tersangkut Polemik Paspor di Liga Belanda, Siapa Saja?

Pemain Naturalisasi Timnas Berbondong-bondong kembali Jadi Warga Negara Belanda setelah Tersangkut Polemik Paspor di Liga Belanda, Siapa Saja?

Pemain naturalisasi timnas berbondong-bondong kembali jadi Warga Negara Belanda setelah kasus paspor meledak di Liga Belanda dalam beberapa pekan terakhir.
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT